PEKANBARU - Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama melakukan monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kegiatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah Kota Pekanbaru, Rabu (21/1/2026).
Kegiatan ini dilaksanakan dalam upaya membangun kolaborasi, sinergi bersama Pemerintah Kota Pekanbaru, stake holder terkait maupun para mitra dalam rangka mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), khususnya di Kota Pekanbaru.
Hal tersebut disampaikan Perencana Analis Madya Kesekretariatan Deputi Bidang Promosi dan Kerja sama BGN, Kolonel Inf. Andy Charman Gartika dalam rapat bersama Satgas MBG Kota Pekanbaru yang dipimpin Sekretaris Satgas yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DK), Dedy Sambudi.
Dalam penjelasannya, Andy menjelaskan, MBG merupakan program mulia yang dilaksanakan pemerintah dalam upaya memberikan asupan makanan dan gizi yang cukup bagi anak bangsa.
Program ini berkaitan dengan banyak orang, karena itulah, dalam pelaksanaannya, harus mampu memenuhi standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
Tidak hanya dalam aspek penyediaan makan bergizi yang aman untuk dikonsumsi, namun juga harus mampu memenuhi standar operasional yang sudah ditetapkan, seperti ramah lingkungan, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan lainnya.
''Kami sudah berkeliling ke banyak daerah, dan kami melihat dan mencatat berbagai kondisi di lapangan. Ada SPPG yang sudah diberikan catatan, diberi peringatan, tapi tetap tidak mematuhi, akhirnya mendapat sanksi. Ada juga SPPG yang belum melengkapi standar, seperti tidak memeiliki sarana pengolahan limbah, sarana pendukung tidak lengkap, tetap diperingatkan. Bila tak dilaksanakan, akan ada sanksi, termasuk bisa sampai ditutup,'' kata Kolonel Andy.
Dia pada kesempatan tersebut membuka dialog terkait proses koordinasi bersama pemerintah daerah.
Pada kesempatan itu, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) masih belum banyak SPPG yang melaporkan kegiatan pembuatan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Sementara untuk Dinas Kesehatan, menyampaikan perihal sudah ada beberapa SPPG yang meminta dilakukan pemeriksaan terhadap kualitas air yang akan digunakan untuk kebutuhan SPPG.
Selain itu, juga sudah ada SPPG yang membuat istalasi kolam limbah (IKL) untuk pengolahan air buangan.
Sementara Dinas Ketahanan Pangan (DKP) mengungkapkan perlunya sinergi antara SPPG dengan Pemerintah untuk memastikan ketersediaan bahan makanan untuk pemenuhan kebutuhan SPPG setiap harinya.
Dedy Sambudi dalam penjelasannya mengungkapkan monitoring dan evaluasi ini dilakukan dalam rangka melihat lebih dekat dan memastikan peran dari masing-masing dari kelembagaan Satgas dalam mendukung program makan bergizi gratis di Kota Pekanbaru.
Dalam kesempatan itu, Sekretaris Satgas MBG Dedy Sambudi, pada kesempatan tersebut juga mngungkapkan kalau program ini merupakan langkah serius pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Karena ini berkaitan dengan banyak masyarakat, termasuk anak-anak Indonesia, maka perlu adanya keselarasan pelaksanaan klegiatan dilapangan dengan apa yang menjadi keharusan sesuai dengan standarnya, guna menghindari dampak atau hal-hal yang tidak diinginkan.
Di sinilah, jelas Dedy Sambudi, semua stake holder terkait, baik dinas Kesehatan, Kebersihan, Pertanian, Koperasi, Pangan, ikut berperan untuk memberikan pengawasan.
Menimpali itu, Andy mengungkapkan memang, semua apa yang menjadi standar operasional tersebut tidak serta merta harus selesai dalam waktu tertentu. Namun, semua mitra harus memiliki komitmen bersama untuk mengikuti apa yang menjadi ketentuan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
Misalnya, untuk IPAL, bukan berarti minggu ini semua harus selesai, tapi, secara bertahap, semuanya harus memenuhi standar yang sudah ditentukan.
Sementara itu, Kepala Bappeda Pekanbaru, Muhammad Firdaus mengungkapkan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara pelaksana MBG di daerah dengan pemerintah daerah akan sangat berkaitan dengan peningkatan kualitas dari layanan yang diberikan.
Dia mencontohkan, Dinas Pertanian ada di hulu, dan Ketahanan Pangan di hilir. untuk memastikan ketercukupan kebutuhan telur, sayuran, ikan, tentu harus ada datanya di pemerintah tentang berapa kebutuhan untuk MBG ini.
''Misalnya, kita MBG perlu telur, tentu harus ada angkanya berapa, sehingga tidak mengganggu kebutuhan untuk masyarakat lainnya. Dengan adanya data itu, tentunya bisa dihitung oleh dinas pertanian tentang jumlah produksi dan apa langkah-langkah untuk bisa memenuhi kebutuhan tersebut,''ungkap dia.
Sementara itu, sebagaimana diketahui, dari total sebanyak 104 dapur SPPG yang ditargetkan beroperasi di Pekanbaru, total sudah beroperasi sebanyak 94 SPPG.
Tampak hadir dalam pertemuan tersebut juga Korwil SPPG Wilayah Pekanbaru, Helin Fauzia dan beberapa jajaran dan perwakilan SPPG.