PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, tidak hanya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tetapi juga melalui program pembiayaan perumahan.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diikuti Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (8/10/2026).
SF Hariyanto mengatakan percepatan program perumahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai PKP, BPN, perbankan hingga pengembang. Koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai program perumahan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
"Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS," tegasnya.
Menurut SF, dukungan terhadap masyarakat untuk memperoleh hunian layak perlu dilakukan melalui berbagai skema. Selain mempercepat BSPS, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta pembiayaan perumahan melalui sinergi dengan perbankan dan pengembang.
"Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan," ucap SF.
SF berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat sehingga dukungan terhadap sektor perumahan di Riau tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan hunian layak.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta Pemprov Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian program yang masih berjalan.
"Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda," tuturnya.
Didyk mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau dan mendorong pola tersebut terus diperkuat untuk pelaksanaan program pada tahun mendatang. Menurutnya, koordinasi sejak tahap pengusulan akan membuat proses verifikasi dan pelaksanaan program menjadi lebih terukur.
"Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan," pungkasnya.