Latest Posts

Perkuat Daya Beli Masyarakat, Bupati Kampar Ahmad Yuzar Dan BI Riau Sepakati Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

Wed, 02 Sep 2026 21:48:16 +0700

Bangkinang Kota — Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar yang dirangkaikan dengan Capacity Building TPID di Bangkinang, Yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruangan Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, 2/9/2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Sinergi dan Kolaborasi untuk Optimalisasi Pengendalian Inflasi" ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Ahmad, Kepala Bps Kampar Ir.Rozalinda M.E ,jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya,Bupati Kampar Ahmad Yuzar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di daerah. Menurutnya, tantangan ekonomi global dan dinamika pasar lokal menuntut TPID untuk bertindak lebih proaktif, terukur, dan kolaboratif.

"Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan komitmen bersama, koordinasi yang solid antara Pemkab Kampar, Bank Indonesia, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah tetap stabil," ujar Ahmad Yuzar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Ahmad, menyambut baik komitmen Pemkab Kampar. Beliau memaparkan arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi regional, sekaligus memberikan materi peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para anggota TPID Kampar guna memperkuat pemantauan stok, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi publik.

Melalui forum HLM dan capacity building ini, Pemkab Kampar bersama BI dan Forkopimda menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan kerja sama antardaerah (KAD), optimalisasi operasi pasar murah, serta penguatan data komoditas pangan utama secara real-time.

Riau termasuk 6 Provinsi Prioritas Pananganan Karhutla, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Komitmen Serius Dalam Pencegahan Karhutla Di Wilayah Kampar

Mon, 07 Sep 2026 21:46:45 +0700

Bangkinang Kota - Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar, Senin (7/9/2026).

Rapat Koordinasi melalui zoom meeting ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia Djamri Chaniago yang diikuti oleh Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT bersama Dandim 0313/KPR Letkol Czi. Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Subayang dan Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si serta Kepala OPD terkait.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang penganggulangan kebakaran hutan dan Lahan Menetapkan 6 Provinsi Sebagai Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla. yaitu:

1. Kalimantan Barat
2. Riau.
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Tengah
5. Sumatera Selatan
6. Jambi

Dengan total terbakar 72.009,10 Ha dan saat ini seluas 734.81 ha masih belum padam. (Sumber BNPB Pusat)

Menurut Menko Polkam Djamri Chaniago menjelaskan adapun penanganan Karhutla di Provinsi lain yaitu di IKN-Kalimantan Timur belum padam saat ini 458 ha, di Kabupaten Teluk Bentuni Papua Barat belum padam saat ini 223.5 ha.

Kawasan Gunung Butak Jawa timur masih belum padam 16,5 ha, di TPA Putri Cempo Surakarta jawa tengah masih belum padam 4.6 ha, dan terkahir di Kawasan Gunung Ijen Jawa Timur belum padam 2.5 ha.

“Karhutla juga terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti di Kawasan Gunung dan Pembuangan Akhir (TPA). Tercatat seluas 705,1 ha lahan terbakar di luar 6 Provinsi Prioritas masih dalam Penanganan.”ungkap MenkoPolkam.”

Adapun upaya yang sudah di tangani yaitu, Mengarahkan Personil Gabungan terdiri dari BNPB, TNI/Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan relawan dengan total Personil 43.481 Personil dengan Rincian Khususnya Riau yaitu 1.694 Personil.

Menteri Polkam Djamri Chaniago juga menjelaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan komitmen, koordinasi dan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH diminta tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi mengutamakan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama. Setiap potensi titik api harus segera diketahui, dilaporkan dan ditangani secara cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.”ungkapnya.”

Selain kesiapan menghadapi kebakaran, perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga kawasan sekitar wilayah operasionalnya serta membangun kerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.

Usai Zoom Meeting Rakor, Dalam Rapat Internal Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyebutkan Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan ketika ditemukan titik api harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,”

“Pemerintah Kabupaten Kampar komitmen serius dalam Penanganan Karhutla.”ungkapnya.”

Ia menjelaskan, perusahaan pemegang HGU dan PBPH memiliki peran penting dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan diharapkan memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, meningkatkan patroli serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kawasan yang rawan terjadi kebakaran.

“Selain kesiapsiagaan perusahaan, koordinasi lintas sektor juga harus terus diperkuat, terutama antara Pemerintah Kabupaten Kampar, TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.”ungkapnya.”

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Yang paling utama adalah pencegahan. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan. Semua pihak harus bergerak cepat dan saling berkoordinasi”tutupnya.

Bupati Kampar: Jadikan Korpri Rumah Besar sebagai Naungan ASN

Mon, 14 Sep 2026 21:45:51 +0700

Bangkinang Kota — Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kampar dijadikan sebagai rumah besar dan wadah bersama bagi seluruh ASN dalam membangun profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar saat memberikan pengarahan pada pelantikan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar periode 2025–2030 di Balai Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, Korpri memiliki posisi yang sangat strategis sehingga harus mampu memberikan perubahan signifikan dan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

“Jadikan Korpri sebagai rumah besar tempat ASN bernaung. Berikan program-program yang menyentuh kebutuhan anggota, sehingga Korpri benar-benar dirasakan keberadaannya dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi ASN,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati juga menekankan pentingnya disiplin, integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia meminta seluruh anggota Korpri menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta bersama-sama membangun budaya kerja yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan jumlah anggota yang besar, Bupati meyakini Korpri memiliki kekuatan untuk menjadi motor penggerak pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap kepengurusan baru di bawah Ketua Korpri Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., mampu melanjutkan program-program yang baik serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi ASN, termasuk mempersiapkan anggota menghadapi masa pensiun secara sosial dan ekonomi.

Pemprov Riau Petakan Potensi Pajak, Pengawasan PBBKB Diperketat

Thu, 03 Sep 2026 21:44:25 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi memimpin rapat terpadu Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Rapat yang di Kantor Gubernur Riau, Kamis (3/9/2026) tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja tim OPAD sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.

Syahrial Abdi mengatakan, rapat terpadu ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas Satgas OPAD sekaligus memetakan berbagai potensi penerimaan yang masih dapat digali. Pertemuan hari ini juga sekaligus mempersiapkan rapat koordinasi sinergitas dengan para pelaku usaha dalam rangka optimalisasi pajak daerah.

Dari rapat tersebut, dikatakannya didapat sejumlah informasi dan data yang berkaitan dengan potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Data yang dibahas mencakup kuota BBM yang diperoleh Riau hingga fakta mengenai kebutuhan BBM.

"Kita mendapatkan informasi dan data yang cukup baik terkait PBBKB, mulai dari kuota yang diperoleh Riau sampai dengan fakta kebutuhan BBM di Riau," ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah penertiban terhadap praktik pungutan atau distribusi BBM ilegal yang berpotensi mengganggu penerimaan daerah. Polda Riau juga telah melakukan tindakan terhadap praktik tersebut sekaligus menelusuri wajib pungut (Wapu) yang menjadi pemasok, termasuk asal-usul BBM yang disalurkan.

Syahrial menyampaikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan melakukan audit terhadap wajib pungut sebagai bagian dari upaya mencocokkan data dan menemukan potensi selisih penerimaan.

"BPKP akan melakukan audit terhadap Wapu, melakukan penyesuaian data, dan menemukan gap, mana yang miss yang menjadi potensi pendapatan daerah," jelasnya.

Pembahasan lainnya menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP). Dalam evaluasi tersebut ditemukan masih adanya ketidakcukupan regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan optimalisasi penerimaan secara maksimal.

Ke depan, Forkopimda Riau akan bersama-sama mengumpulkan perusahaan dan pelaku usaha untuk mengikuti forum diskusi serta paparan mengenai kondisi dan potensi pendapatan daerah di Riau. Dalam forum tersebut, dunia usaha juga akan diberikan pemahaman mengenai kontribusi pajak yang semestinya masuk ke daerah dan pentingnya kontribusi tersebut bagi perputaran ekonomi Riau.

"Bagi dunia usaha yang patuh, kami berterima kasih, tetapi bagi yang masih bermain-main dengan celah, hari ini celahnya semakin sempit," tegasnya.

Update! Daftar Pembatalan 24 Penerbangan di Pekanbaru akibat Abu Vulkanik Krakatau

Sun, 06 Sep 2026 21:43:27 +0700

Cek di Sini! 24 Penerbangan di Bandara SSK II Batal Terbang, Termasuk Rute Kuala Lumpur-Pekanbaru

PEKANBARU - Sebanyak 24 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru dibatalkan, Minggu (6/9/2026).

Pembatalan tersebut merupakan dampak erupsi Anak Gunung Krakatau yang menyebabkan penyebaran abu vulkanik (volcano ash) di ruang udara serta adanya penyesuaian operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

Data Bandara SSK II Pekanbaru menunjukkan, hingga pukul 11.18 WIB, terdapat 24 penerbangan yang masuk dalam daftar pembatalan.

Berikut daftar penerbangan yang terdampak:

1. Pelita Air 329 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

2. Pelita Air 320 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

3. Pelita Air 321 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

4. Pelita Air 322 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

5. Pelita Air 323 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

6. Citilink 936 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

7. Citilink 937 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

8. Citilink 932 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

9. Citilink 933 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

10. Citilink 939 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

11. Lion Air 292 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

12. Lion Air 393 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

13. Lion Air 390 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

14. Lion Air 161 rute Kuala Lumpur (KUL)-Pekanbaru (PKU)

15. Lion Air 391 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

16. Super Air Jet 919 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

17. Super Air Jet 866 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

18. Super Air Jet 867 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

19. Batik Air 6852 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

20. Batik Air 6857 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

21. Garuda 172 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

22. Garuda 175 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

23. Garuda 174 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

24. Garuda 177 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan kru pesawat.

"Pembatalan penerbangan ini dilakukan guna menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat," ungkapnya.

Dengan adanya pembatalan tersebut, penumpang yang memiliki jadwal penerbangan melalui Bandara SSK II Pekanbaru diminta tidak langsung menuju bandara sebelum memastikan kembali status penerbangannya.

"Pihak bandara mengimbau calon penumpang memantau perkembangan jadwal penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing," imbaunya.

Pengecekan ini penting karena informasi penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi sebaran abu vulkanik dan penyesuaian operasional di bandara tujuan maupun asal.

Tim operasional Bandara SSK II Pekanbaru juga telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan.

Selain itu, pembaruan informasi mengenai penerbangan yang terdampak dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi.

Gangguan penerbangan tersebut berkaitan dengan aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Erupsi menerus mulai teramati sejak Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 23.07 WIB. Aktivitas tersebut disertai suara gemuruh atau dentuman serta fenomena lava fountain.

Penyebaran abu vulkanik di ruang udara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi operasional penerbangan. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta.

"Karena itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara dari maupun menuju Pekanbaru diminta mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandara," imbuhnya.

Manajemen InJourney Airports Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menyatakan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan.

Pihak bandara juga berharap kondisi erupsi Anak Gunung Krakatau dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan dapat kembali normal.

Bupati Siak Tetap Kawal Karhutla dari Jakarta, Instruksi Siang Malam Tak Putus

Wed, 09 Sep 2026 21:42:13 +0700

PEKANBARU – Tubuhnya berada di Jakarta mengikuti pendidikan KPPD Lemhannas Angkatan IV 2026. Namun perhatian Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, tak pernah benar-benar meninggalkan daerah yang dipimpinnya.

Di tengah kewajiban mengikuti pendidikan yang ditaja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Afni tetap aktif memantau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Siak. Instruksi kepada tim di lapangan terus mengalir, siang maupun malam.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengatakan, absennya Afni secara fisik di Siak tidak membuat komando penanganan Karhutla terputus. Koordinasi tetap berjalan bersama jajaran pemerintah daerah, kepolisian dan tim pemadam.

“Instruksi beliau bisa dikatakan tak putus-putus. Siang malam selalu aktif. Atas perintah beliau juga, mungkin cuma di Siak yang paling aktif mempublikasikan update kondisi ISPU di seluruh kecamatan setiap hari,” kata Syamsurizal.

Menurut dia, informasi kualitas udara tersebut bukan sekadar laporan rutin. Data ISPU menjadi penting untuk mengantisipasi dampak asap, termasuk dalam menentukan kebijakan pembelajaran di sekolah.

Syamsurizal juga meminta tidak ada pihak yang mempersoalkan keikutsertaan Afni dalam pendidikan tersebut. Sebab, kehadiran Bupati Siak dalam KPPD Lemhannas merupakan kewajiban dan tidak dapat diwakilkan.

“Bupati Siak diundang resmi dan satu-satunya kepala daerah dari Riau yang diundang pada angkatan tersebut. Beliau memang tidak di Siak fisiknya, tapi perhatian dan instruksi-instruksinya tetap sampai kepada kami setiap saat, setiap hari,” tegasnya.

Kapolres Siak Sepuh juga merasakan langsung intensnya komunikasi dengan Afni. Bahkan sebelum berangkat ke Jakarta, Bupati Siak bersama jajaran sudah turun ke sejumlah lokasi Karhutla, termasuk kawasan Tasik Betung dan Sungai Mandau.

“Kita benar-benar kerja kolaborasi, bahkan intens komunikasi untuk membagi kerja pasukan pemadam setiap hari,” kata Sepuh.

Sejumlah kebutuhan penting di lapangan juga menjadi perhatian Afni. Salah satunya pengerahan alat berat dari perusahaan sekitar untuk membantu membuat sekat bakar agar api tidak semakin meluas.

Dukungan Afni juga dirasakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla. Sepuh menyebut Bupati Siak bahkan datang langsung ke Polres bersama Kepala BKSDA Riau sebelum berangkat mengikuti pendidikan.

Selama berada di Jakarta, Afni tetap membantu penyediaan peta wilayah, status administrasi kawasan hingga menghubungkan penyidik dengan saksi ahli dari UPT Kementerian. Dukungan tersebut dinilai mempercepat proses penegakan hukum dan penetapan tersangka.

Sementara itu, Kadaops Manggala Agni Siak Ikhsan mengatakan komunikasi dengan Afni tetap berjalan lancar. Bahkan koordinasi dari tingkat provinsi hingga pusat ikut diperkuat sehingga Siak beberapa kali mendapat dukungan water bombing.

“Bisa dikatakan beliau sangat aktif. Kami bersyukur dengan pengalaman dan komunikasi beliau. Alhamdulillah sampai Bapak Pangdam dan Kapolda Riau turun langsung mengawal Siak meski beliau sedang pendidikan,” ujarnya.

Bagi Ikhsan, perhatian Afni terasa berbeda karena sebelum berangkat ke Jakarta, Bupati Siak kerap berada langsung di tengah tim pemadam. Bahkan pernah bertahan di lokasi hingga dini hari untuk memastikan penanganan api berjalan.

Bukan hanya soal api, kebutuhan sederhana para pemadam seperti makanan dan air minum pun ikut diperhatikan. Ikhsan mengingat, sebelum berangkat pendidikan, Afni bahkan ikut memasak untuk tim pemadam.

“Semangat beliau memberi kami semangat juga. Menjadi kunci kekompakan tim untuk pantang pulang sebelum padam,” katanya.

Kini, meski Afni masih berada di Jakarta, penanganan Karhutla di Siak tetap berjalan. Ikhsan menyebut tinggal dua titik yang masih dalam penanganan, sementara sejumlah lokasi lainnya memasuki tahap pendinginan.

“Untuk Siak Alhamdulillah semua lokasi dapat dikendalikan dengan baik. Ada dua titik pemadaman dan hanya tinggal pendinginan di beberapa lokasi,” ujarnya.

Monumen F-16 Lanud Roesmin Nurjadin Tampilkan Wajah Baru

Thu, 10 Sep 2026 21:41:09 +0700

PEKANBARU - Monumen pesawat tempur F-16 di kawasan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Rsn) kini punya wajah baru. Burung besi buatan Amerika tersebut yang pernah memperkuat pertahanan Indonesia tersebut dicat ulang kembali.

"Keberadaan monumen F-16 memiliki makna lebih dari sekadar penghias kawasan satuan. Monumen tersebut menjadi simbol semangat pengabdian dan profesionalisme," kata Danlanud Marsma TNI Abdul Haris, Kamis (10/9/26).

Monumen pesawat tempur F-6 tersebut tepatnya berada di markas utama Komando Lanud Rsn. Pengecatan ulang dilaksanakan oleh personel Structure Repair Skadron Teknik 045 Depohar 80. Tujuannya untuk menjaga kondisi fisik sekaligus memperindah salah satu ikon yang menghiasi kawasan Lanud tersebut.

Dengan balutan cat yang kembali terlihat segar, pesawat F-16 sebagai monumen tidak hanya memberikan nilai estetika bagi lingkungan satuan. Tetapi juga menjaga bagian dari sejarah dan perjalanan penerbangan TNI - AU.

Hanya saja di bagian ekor pesawat ada tambahan dasar warna hitam dikombinasikan ilustrasi gambar seperti kesatria pandawa arjuna yang sedang memanah.

“Monumen ini menjadi pengingat bagi kita semua akan sejarah, semangat, dedikasi, dan kejayaan para prajurit TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan udara Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, selain monumen pesawat tempur F-16, di kawasan Lanud Rsn juga ada monumen A-4 Skyhawk. Monumen pesawat ini juga memiliki sejarah panjang atas perjalanan pertahanan udara Indonesia pada dekade 80-an.

Monumen pesawat tempur A-4 Skyhawk terletak di depan pos depan pintu masuk utama Lanud Rsn, diresmikan 25 Februari 2012 oleh KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat.

Kadiskes Riau Tekankan Pentingnya Sinergi Data untuk Pelayanan Kesehatan di Era Digital

Mon, 14 Sep 2026 21:40:13 +0700

PEKANBARU - Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli hadir pada Kuliah Umum Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Senin (14/9/2026).

Kegiatan dengan tema "Sinergi Hukum, Teknologi Informasi dan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Data di Era Digital Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdampak" tersebut menghadirkan Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan sebagai Pemateri.

Dikatakan Zulkifli, pilihan tema ini sangat dekat dengan kebutuhan pemerintah daerah, bagaimana menggunakan data untuk memperbaiki pelayanan, sekaligus menjaga hak masyarakat.

"Saat ini, kebutuhan terhadap data sangat konkret. Di mana pelayanan perlu diperkuat, siapa yang harus didahulukan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memperbaiki keadaan masyarakat," kata Zulkifli.

Karena itu, katanya, arah pemanfaatan data di Riau harus membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat, dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita perlu memperkuat keterhubungan informasi dari puskesmas hingga rumah sakit, sekaligus kesesuaiannya dengan SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan," ucap Zulkifli.

Dikatakannya, bagi Provinsi Riau, keterhubungan informasi tersebut diperlukan dalam membantu membaca kebutuhan obat, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kesenjangan pelayanan antarwilayah. Informasi itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang paling dibutuhkan.

"Dalam pengembangan sistem, kemudahan kerja petugas juga harus menjadi perhatian. Pencatatan perlu disederhanakan agar waktu tenaga kesehatan lebih banyak tersedia untuk melayani pasien. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada berkurangnya waktu tunggu, lancarnya rujukan, dan cepatnya tindak lanjut kepada warga. Kebutuhan itu juga berlaku dalam menghadapi risiko lingkungan," ungkapnya.

Terlebih lagi, kata Zulkifli, data titik panas, kualitas udara, dan laporan gangguan kesehatan perlu dianalisis bersama. Dengan demikian, informasi lingkungan dapat membantu menentukan kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta penyampaian peringatan kepada masyarakat.

"Di sinilah kerja sama pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, dan media mempunyai peran yang saling menguatkan. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari seluruh upaya tersebut. Karena itu, sistem pelayanan perlu dibangun dengan tujuan penggunaan data yang jelas, pembatasan akses, dan tanggung jawab pengelolaan yang tegas. Untuk penelitian dan publikasi, identitas pribadi harus dilindungi sesuai ketentuan," ungkapnya.

Ke depannya, kata Zulkifli, pemanfaatan kecerdasan buatan juga perlu disiapkan dengan matang. Penggunaannya harus melalui pengujian yang memadai, memperhatikan kondisi masyarakat setempat, serta tetap berada dalam pengawasan tenaga yang kompeten.

"Layanan digital juga harus dapat dijangkau warga di pesisir, kepulauan, dan perdesaan. Pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi perlu tersedia. Kemajuan pelayanan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan Riau ke depan membuka ruang pengabdian yang luas bagi mahasiswa. Di mana, saat ini membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami data, ahli teknologi yang memahami proses pelayanan, serta tenaga hukum dan komunikasi yang mampu menjaga hak warga dan menjelaskan informasi secara benar.

"Kemampuan bekerja bersama itulah yang perlu tumbuh sejak di bangku kuliah. Melalui penelitian, praktik lapangan, dan pengabdian masyarakat, persoalan daerah dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus sumber solusi. Saya berharap agenda hari ini dapat memperluas pendidikan hukum, meningkatkan literasi kesehatan, serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Hapus Denda Pajak Hingga 30 September

Tue, 01 Sep 2026 21:38:52 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memperpanjang program penghapusan denda pajak daerah hingga 30 September 2026.

Kebijakan yang ditetapkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak yang masih tertunggak tanpa dibebani sanksi administrasi berupa denda.

Penghapusan denda tersebut mayoritas berlaku untuk berbagai sektor pajak daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk keringanan pemerintah bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak.

"Diharapkan program ini dapat meringankan masyarakat. Masyarakat bisa membayar pajak tanpa membayar tunggakan dendanya," kata Agung Nugroho, Selasa (1/9/2026).

Agung menjelaskan, penghapusan denda berlaku hampir untuk seluruh sektor pajak daerah. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, serta kesenian dan hiburan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penghapusan sanksi administratif juga diberikan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi wajib pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta PBJT.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, T Denny Muharpan, mengimbau masyarakat memanfaatkan perpanjangan program tersebut sebelum kembali berakhir pada 30 September 2026.

Menurutnya, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Kantor Bapenda, Unit Pelaksana Teknis (UPT), maupun sejumlah posko pelayanan yang telah disiapkan.

"Banyak keringanan yang diberikan bapak wali kota, para wajib pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya," ucap Denny.

Tak hanya layanan tatap muka dan pelayanan keliling, Bapenda juga menyediakan berbagai kanal digital untuk memudahkan masyarakat membayar PBB-P2.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui BRK Syariah, BNI, Bank BJB, BCA Mobile, BRImo, QRIS, Tokopedia, DANA, Blibli, POSPAY, OVO, dan Gojek.

Dengan berbagai pilihan tersebut, masyarakat tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal digital yang tersedia sehingga lebih praktis dan mudah.

Bapenda Pekanbaru pun mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program. Kesempatan penghapusan denda ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan kewajiban pajak sekaligus menghindari munculnya beban sanksi administrasi kembali.

Denny menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Karena pajak yang dibayarkan juga akan kembali masyarakat, berupa bentuk pembangunan yang kita rasakan saat ini. Seperti perbaikan jalan, drainase, hingga bantuan biaya sekolah," pungkasnya.

Sambut Kajari Baru, Pemko Pekanbaru-Kejari Perkuat Sinergitas

Thu, 03 Sep 2026 21:37:46 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kegiatan coffee morning antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru yang digelar di Aula Lantai 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara jajaran Pemko Pekanbaru dengan Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Dr Carel Williams, yang baru saja dilantik dan ditugaskan di Kota Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru menyambut langsung kedatangan Kajari Pekanbaru beserta rombongan.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada bapak Kajari yang baru, dan selamat bergabung menjadi masyarakat Pekanbaru," kata Agung Nugroho usai kegiatan coffee morning.

Menurut Agung, sinergitas yang semakin kuat antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, termasuk program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita berharap dengan sinergitas ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan mendukung program-program dari Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya.

Sementara itu, Kajari Pekanbaru Carel Williams menyebut kegiatan coffee morning tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi setelah dirinya mendapat tugas baru di Kota Pekanbaru.

"Kita semua bersilaturahmi, untuk melanjutkan sinergitas serta kerja sama yang terjalin selama ini dengan baik," ucapnya.

Tak hanya silaturahmi, Kejari Pekanbaru juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Carel menyebut, sejumlah persoalan yang dapat menjadi bagian dari pendampingan tersebut di antaranya berkaitan dengan aset pemerintah maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum terselesaikan.

"Dimana kita nanti juga akan menggandeng APIP juga sebagai aparat pengawas internal pemerintah, untuk menyelesaikan hal tersebut sebagai sinergitas yang baik," pungkasnya.

Walikota Pekanbaru Keluarkan Instruksi Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Sun, 06 Sep 2026 21:35:39 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengeluarkan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor: P.500.8.5.4/Setda-Tapem/6/2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru.

Surat instruksi ini ditandatangani di Pekanbaru, Sabtu, (5/9/2026) dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Asisten, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru, serta para camat dan lurah se-Kota Pekanbaru.

Dalam instruksinya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan:

Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, dan pengendalian Karhutla di Kota Pekanbaru secara terkoordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Diantaranya dengan melakukan:

a. pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penetapan prioritas pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemantauan;

b. penyiapan personel, sarana dan prasarana, sumber air, alat dan mesin pertanian, alat berat, serta sumber daya pendukung lainnya sesuai kebutuhan;

c. pemantauan wilayah rawan dengan memanfaatkan informasi cuaca, peringatan dini, titik panas, laporan lapangan, dan sumber informasi lainnya;

d. penerimaan dan verifikasi laporan sebagai dasar penanganan kejadian secara cepat dan terkoordinasi;

e. pengerahan personel dan peralatan sesuai kondisi dan kebutuhan di lokasi kejadian;

f. penertiban terhadap aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan. dengan cara membakar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. penanganan dampak kesehatan dan lingkungan berdasarkan perkembangan kondisi;

h. pemenuhan kebutuhan dukungan lintas wilayah, lintas instansi, dan sumber daya lainnya melalui jalur koordinasi sebagaimana diatur dalam Instruksi ini; dan

i. pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan sebagai bahan pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Kemudian, Khusus kepada Sekda Kota Pekanbaru, agar mengoordinasikan dan mengendalikan keterpaduan pelaksanaan, perencanaan, penganggaran, dan dukungan sumber daya dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, memimpin evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Sekda juga harus memberikan arahan terhadap permasalahan yang memerlukan penanganan lintas sektor dan melaporkan perkembangan pelaksanaan dan permasalahan strategis kepada Walikota," jelasnya.

Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat. Daerah Kota Pekanbaru, diminta agar mengoordinasikan pelaksanaan tugas BPBD, Satpol PP, DPKP, Dinkes, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat, dan Lurah.

"Mengoordinasikan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, penertiban, pelayanan kesehatan, serta pengendalian kewilayahan, dukungan dengan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko lainnya, TNI, Polri, BNPB, BMKG serta kementerian/lembaga dan instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan," jelasnya.

Asisten Pemerintah dan Kesra juga harus mengoordinasikan penanganan kejadian yang memerlukan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi dan melaporkan hasil pelaksanaan dan permasalahan kepada Sekda Pekanbaru.

Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas DPP, DLHK, PUPR, dan Bagian Sumber Daya Alam.

Koordinasi penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, sarana dan prasarana, alat berat, sumber air, serta sumber daya lainnya untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Termasuk mengoordinasikan dukungan Pemprov Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha sesuai kebutuhan. Mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, sarana dan prasarana yang memerlukan penanganan lintas sektor atau dukungan pihak lair? dan melaporkan hasil pelaksanaan, kebutuhan dukungan, dan permasalahan kepada Sekda," jelasnya.

Kepada Kepala BPBD Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk mengoptimalkan Posko "Pekanbaru Siaga Karhutla di Kantor BPBD Pekanbaru sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan.

"Melakukan pemantauan wilayah rawan, titik panas, titik api, kondisi cuaca, dan peringatan dini serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau laporan kejadian; melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengerahan personel dan peralatan, pemadaman, lokalisasi, pendinginan, serta pemantauan lokasi kebakaran sampai kondisi dinyatakan aman," jelasnya.

Selanjutnya, memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan pemadaman, pompa, sumber air, dan sarana pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dilanjutkan dengan menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan patroli pada wilayah prioritas bersama Satpol PP, DPKP, Camat, dan Lurah.

Menyusun dan memutakhirkan peta wilayah rawan kebakaran sampai tingkat kelurahan berdasarkan titik panas, riwayat kejadian, kondisi wilayah, dan laporan kewilayahan sebagai dasar penetapan wilayah prioritas pemantauan dan patroli. Sekaligus mengoordinasikan penguatan pencegahan, patroli, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama TNI dan Polri melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BPBD juga harus menyampaikan kebutuhan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta kebutuhan sarana, prasarana, alat berat, dan sumber daya lainnya kepada Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

"Menghimpun laporan harian seluruh Kecamatan dan mengintegrasikannya dengan data wilayah rawan, cuaca, titik panas, kejadian, personel, peralatan, sumber air, tindakan penanganan, dan dokumentasi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi juga menyampaikan perkembangan kondisi Karhutla kepada sekretaris dan menyiapkan laporan pelaksanaan Instruksi ini sebagai bahan laporan Walikota kepada Gubernur Riau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat," jelasnya.

BPBD juga harus menyiapkan jadwal dan bahan peninjauan lapangan Walikota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terhadap Posko, kesiapan personel dan peralatan, pelaksanaan penanganan, serta wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kepada Kepala Satpol PP Pekanbaru diinstruksikan agar melaksanakan patroli pada wilayah rawan pembakaran lahan sesuai peta BPBD. Memeriksa aktivitas pembukaan lahan dibakar sesuai hasil patroli atau laporan serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan.

Satpol PP diminta menghentikan kegiatan dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditemukan pelanggaran, dan mendokumentasikan hasil patroli dan pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut.

"Dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan koordinasi dengan Polri dan mendukung pengamanan pelaksanaan penanggulangan kebakaran," jelasnya.

Kepada Kepala DPKP Pekanbaru diminta memeriksa dan memastikan kesiapan kendaraan, mesin pompa, selang, alat pelindung diri, dan peralatan pemadaman. Kemudian menetapkan regu, kendaraan, dan peralatan siap gerak dan menginventarisasi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman pada wilayah rawan.

BPBD juga wajib meningkatkan kesiapan dan kemampuan regu pemadam serta relawan masyarakat pada wilayah rawan serta mengerahkan regu dan peralatan segera setelah menerima laporan kebakaran.

"Melaksanakan pemadaman dan pendinginan sampai kondisi dinyatakan aman dan menyampaikan hasil penanganan serta kebutuhan tambahan personel dan peralatan kepada BPBD," jelasnya.

Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk mendata kegiatan pertanian dan kelompok tani pada wilayah rawan kebakaran. Mengidentifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengolahan lahan tanpa membakar.

Menginventarisasi alat dan mesin pertanian berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi. Memfasilitasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan. Serta elakukan pendampingan kepada kelompok tani dalam pengolahan lahan tanpa membakar.

"Sampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menyiapkan Puskesmas di wilayah terdampak Karhutla. Termasuk kesiapan obat-obatan, masker, oksigen, dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dinkes wajib memantau perkembangan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap dan menghimpun data masyarakat terdampak dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Menyampaikan perkembangan dampak kesehatan serta kebutuhan penanganan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepada Kepala DLHK Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan pemantauan kualitas udara pada saat terjadi peningkatan asap dan menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara sebagai bahan pengambilan kebijakan.

"Melakukan pemantauan kondisi lingkungan pada lokasi kebakaran, mendata lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran dan menyiapkan rekomendasi penanganan dampak lingkungan berdasarkan hasil pemantauan serta menyampaikan permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Kepada Kepala PUPR Pekanbaru diinstruksikan untuk menginventarisasi alat berat, kendaraan, pompa, dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung penanggulangan kebakaran. Serta memastikan kesiapan alat berat, peralatan, dan operator yang dapat digerakkan.

"PUPR juga diminta mengerahkan alat berat dan peralatan berdasarkan kebutuhan penanganan, mendukung pembukaan akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dan mendukung penyediaan akses menuju sumber air untuk keperluan pemadaman. Serta enyampaikan kebutuhan sarana dan peralatan yang

belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Selanjutnya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menyebarluaskan informasi dan imbauan Pemerintah Kota mengenai pencegahan kebakaran serta larangan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

Diskominfotiksan juga bertanggung jawab menyebarluaskan informasi mengenai kondisi kebakaran. hutan dan lahan, kualitas udara, peringatan dini, dan informasi penting lainnya kepada masyarakat. Mengoptimalkan media dan kanal informasi resmi Pemerintah Kota sebagai sarana penyampaian informasi.

Kemudian memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat pada terjadi kebakaran atau kondisi asap, termasuk informasi mengenai layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses dan mendukung publikasi kebijakan dan langkah Pemko dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengacu pada informasi dari Perangkat Daerah yang membidangi substansi terkait," jelasnya.

Kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk memfasilitasi koordinasi Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Instruksi ini dan memfasilitasi penyampaian arahan, kebijakan, dan informasi pelaksanaan Instruksi ini kepada Camat dan Lurah.

Kemudian memfasilitasi tindak lanjut hasil arahan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah dan menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kewilayahan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menginventarisasi dan menelaah produk hukum daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan menyiapkan penyempurnaan atau pembentukan produk hukum daerah apabila diperlukan.

"Serta memberikan telaahan hukum terhadap kebijakan dan tindakan Pemko dalam pelaksanaan Instruksi ini," jelasnya.

Kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menyusun dan memutakhirkan profil SDA (Sumber Daya Alam) pada wilayah rawan kebakaran, paling sedikit memuat kondisi dan pemanfaatan hutan dan lahan, karakteristik lahan gambut, kegiatan perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA.

Kemudian mengidentifikasi keterkaitan kondisi dan pemanfaatan SDA dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, meliputi hutan dan lahan, gambut, perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang memerlukan tindak lanjut.

Menyajikan hasil profil dan identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai bahan dalam mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan SDA serta koordinasi dengan Pemprov Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha apabila diperlukan.

Selanjutnya kepada para camat se-Kota Pekanbaru diinstruksikan mengaktifkan dan mengoptimalkan Posko Siaga Karhutla tingkat Kecamatan sebagai pusat pemantauan, koordinasi, penanganan awal, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan.

Camat juga harus melakukan penanganan awal dan pemadaman Karhutla serta segera melaporkan kejadian kepada BPBD Pekanbaru. Juga memastikan lurah melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap setiap informasi titik panas, titik api, asap, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran di wilayah masing-masing.

Camat juga diinstruksikan mengoordinasikan pelaksanaan patroli, pencegahan, dan

penanggulangan Karhutla serta

berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek setempat. Lalu mengidentifikasi dan memutakhirkan wilayah rawan

kebakaran di masing-masing kelurahan serta

menyampaikan hasilnya kepada BPBD.

Kemudian sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat. Termasuk menyampaikan kebutuhan personel, peralatan, dan

dukungan penanganan kepada BPBD Pekanbaru.

"Camat juga menghimpun laporan seluruh kelurahan dan menyampaikan

laporan harian kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah

kecamatan kepada BPBD Pekanbaru," jelasnya.

Kepada lurah se-Kota Pekanbaru diinstruksikan agar sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat, mendata lokasi lahan rawan terbakar serta pemilik atau pengelola lahan yang dapat dihubungi di wilayah masing-masing.

Menyampaikan kepada pemilik atau pengelola lahan untuk menjaga dan membersihkan lahannya serta tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar serta melakukan pemantauan terhadap lahan kosong, semak belukar, lokasi yang pernah mengalami kebakaran, dan lokasi rawan lainnya.

Menerima dan melakukan pengecekan awal terhadap laporan masyarakat mengenai asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Melakukan penanganan awal dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelurahan serta segera melaporkan kejadian kepada camat. Menggerakkan RT, RW, dan masyarakat dalam pencegahan, pemantauan, dan penanganan awal kebakaran hutan dan lahan.

Lurah juga bertugas menyampaikan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada camat.

Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan mengidentifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dapat mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Serta menyiapkan bahan perencanaan terhadap kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan lintas Perangkat Daerah atau pelaksanaan secara berkelanjutan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kepada Sekda Pekanbaru.

Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk memfasilitasi dukungan penganggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengidentifikasi ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memfasilitasi penatausahaan keuangan terhadap kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk dalam keadaan darurat.

"Diinstruksikan juga memfasilitasi pemanfaatan barang milik daerah yang diperlukan untuk mendukung penanggulangan dan pencegahan Karhutla. Serta menyampaikan permasalahan penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan kebijakan lebih lanjut kepada Sekda," jelasnya.

Sekda Pekanbaru diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan instruksi ini secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota.

"Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi ini

dibebankan pada APBD

Pekanbaru dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.

Ombudsman Apresiasi Digitalisasi Perizinan Pekanbaru, SIP AMAN Dinilai Pangkas Waktu Tunggu dan Cegah Pungli

Tue, 08 Sep 2026 21:34:31 +0700

PEKANBARU - Pelayanan publik Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru mendapat perhatian dari Ombudsman RI. Pimpinan Ombudsman Pusat bersama Pimpinan Ombudsman Riau datang langsung meninjau pelayanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, Selasa (8/9/2026).

Kedatangan rombongan Ombudsman tersebut disambut Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho yang diwakili Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra, Syamsuir beserta jajaran.

Dalam kunjungannya, Ombudsman melihat secara langsung pelaksanaan pelayanan publik yang diberikan Pemko Pekanbaru, khususnya berbagai layanan yang tersedia di MPP.

Syamsuir mengatakan, salah satu hal yang mendapat apresiasi dari Ombudsman adalah terobosan Pemko Pekanbaru dalam melakukan digitalisasi pelayanan perizinan melalui sistem SIP AMAN.

"Ombudsman mengapresiasi atas terobosan digitalisasi perizinan kita. Khususnya operasional SIP AMAN," kata Syamsuir.

Menurutnya, Ombudsman menilai digitalisasi tersebut efektif dalam memangkas waktu tunggu masyarakat sekaligus menutup celah terjadinya praktik pungutan liar (pungli) dalam proses pelayanan perizinan.

Selain memberikan apresiasi, Ombudsman RI juga menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah. Pendekatan yang dikedepankan saat ini bukan hanya pengawasan setelah persoalan terjadi, tetapi juga pencegahan sejak awal.

Ombudsman mendorong Pemko Pekanbaru untuk memperkuat pembinaan di sektor hulu guna mencegah terjadinya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam pertemuan tersebut, aspek tata kelola perizinan juga menjadi perhatian. Kepastian dan kualitas pelayanan perizinan dinilai memiliki pengaruh besar terhadap iklim investasi di suatu daerah.

Karena itu, Pekanbaru didorong untuk terus memperkuat tata kelola perizinannya hingga mampu menjadi benchmark atau contoh dalam tata kelola investasi di tingkat nasional.

Pemko Pekanbaru bersama Inspektorat juga berkomitmen mempertahankan sekaligus menyempurnakan capaian pelayanan publik yang telah ada.

Salah satu fokusnya adalah menjaga Zona Hijau pelayanan publik di Pekanbaru agar terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Kunjungan Ombudsman ini sekaligus menjadi momentum bagi Pemko Pekanbaru untuk memastikan inovasi pelayanan publik tidak hanya mempermudah masyarakat, tetapi juga memperkuat transparansi, mencegah maladministrasi dan menciptakan kepastian dalam pelayanan perizinan.

Pemko Pekanbaru Targetkan Ronggo Warsito Bebas dari Kabel Udara

Thu, 10 Sep 2026 21:32:56 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah serius membenahi kabel jaringan yang semrawut di sejumlah ruas jalan. Kabel-kabel yang selama ini bergelantungan di udara secara bertahap bakal dialihkan ke bawah tanah.

Salah satu ruas jalan yang menjadi sasaran penataan adalah Jalan Ronggo Warsito. Pemko Pekanbaru menargetkan seluruh kabel jaringan di sepanjang jalan tersebut sudah tidak lagi berada di atas jalan pada akhir September 2026.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin mengatakan, penataan tersebut dilakukan bersama para provider pemilik jaringan kabel serta Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) Riau.

"Kita targetkan tanggal 30 September 2026 ini paling lambat, Jalan Ronggo Warsito itu tidak ada lagi kabel-kabel yang berada di atas jalan, semuanya diturunkan ke bawah," kata Zulhelmi Arifin, Kamis (10/9/2026).

Menurut Zulhelmi, para provider yang memiliki kabel jaringan di sepanjang Jalan Ronggo Warsito bersama APJATEL Riau telah sepakat untuk melakukan penertiban. Kabel jaringan yang sebelumnya berada di udara akan dipindahkan dan ditata melalui jalur bawah tanah.

Langkah tersebut tidak hanya berkaitan dengan kerapian jaringan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya Pemko Pekanbaru menata wajah kota.

Sekda menyebut keberadaan kabel yang semrawut masih ditemukan di hampir seluruh ruas jalan. Kondisi tersebut dinilai mengganggu estetika kota, terlebih ketika kabel menjuntai tidak beraturan di atas badan jalan.

"Baru-baru ini juga ada juga pengendara motor yang kena lehernya karena kabel jaringan yang menjuntai sampai ke jalan," jelasnya.

Kondisi itu menjadi perhatian Pemko Pekanbaru. Penataan kabel diharapkan tidak hanya membuat kawasan perkotaan terlihat lebih rapi, tetapi juga meningkatkan aspek keselamatan bagi masyarakat yang melintas.

Untuk tahap awal, Jalan Ronggo Warsito menjadi salah satu ruas yang akan dibenahi. Pemko menargetkan pada 30 September 2026 tidak ada lagi kabel jaringan yang melintang di atas jalan tersebut.

Tertinggi di Indonesia, Pertumbuhan Ekonomi Pekanbaru Tembus 7,39 Persen

Mon, 14 Sep 2026 21:14:35 +0700

PEKANBARU – Pada Triwulan II Tahun 2026, ekonomi Pekanbaru tumbuh 7,39 persen secara year-on-year (yoy) dan menempatkan Pekanbaru sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.

Capaian tersebut tercantum dalam paparan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan Rilis Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Triwulan II Tahun 2026, Senin (7/9/2026). Rakor tersebut berlangsung di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Dalam data yang dipaparkan Kemendagri, Pekanbaru berada di posisi pertama kategori kota dengan pertumbuhan ekonomi 7,39 persen, disusul Batam 7,28 persen, Surabaya 7,20 persen, Makassar 7,04 persen, dan Palopo 6,97 persen. Angka pertumbuhan Pekanbaru juga berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional Triwulan II 2026 yang tercatat 5,29 persen (yoy).

Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho menyambut capaian tersebut dengan rasa syukur. Menurutnya, posisi Pekanbaru sebagai kota dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi merupakan kabar baik, namun yang lebih penting adalah memastikan pertumbuhan tersebut benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, ini kabar yang membanggakan bagi masyarakat Pekanbaru. Tetapi bagi kami, bukan sekadar soal menjadi nomor satu. Yang paling penting adalah ekonomi kota bergerak, investasi tumbuh, UMKM hidup, lapangan pekerjaan terbuka, dan manfaatnya semakin dirasakan masyarakat,” ujar Agung.

Agung mengatakan, capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen kota, mulai dari masyarakat, dunia usaha, pelaku UMKM, investor hingga pemerintah. Karena itu, ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terus menjaga aktivitas ekonomi dan kepercayaan terhadap Kota Pekanbaru.

Momentum pertumbuhan tersebut juga sejalan dengan meningkatnya aktivitas investasi di Pekanbaru. Sepanjang Januari–Juni 2026, realisasi investasi Pekanbaru tercatat sekitar Rp7,35 triliun, atau 156,02 persen dari target, dengan realisasi Triwulan II mencapai sekitar Rp4,79 triliun.

“Kepercayaan ini harus kita jaga. Pemerintah harus terus memberikan kemudahan berusaha, memperbaiki pelayanan, membangun infrastruktur dan menciptakan kota yang aman, bersih serta nyaman. Karena ketika investasi dan dunia usaha bergerak, kita ingin masyarakat Pekanbaru ikut merasakan dampaknya,” kata Agung.

Ia menegaskan Pemko Pekanbaru tidak ingin menjadikan angka pertumbuhan tersebut sebagai tujuan akhir. Pemerintah kota akan terus menjaga momentum agar pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkualitas dan berkelanjutan.

“Angka 7,39 persen ini bukan garis finis. Ini justru menjadi tanggung jawab bagi kami untuk bekerja lebih keras. Pertumbuhan harus menghadirkan kesejahteraan. Kalau ekonomi tumbuh, masyarakat juga harus ikut tumbuh dan merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Agung berharap capaian ini semakin memperkuat kepercayaan pelaku usaha dan investor untuk menjadikan Pekanbaru sebagai salah satu tujuan investasi dan pusat pertumbuhan ekonomi di Sumatra.

“Terima kasih kepada seluruh masyarakat Pekanbaru. Capaian ini bukan keberhasilan wali kota atau pemerintah saja. Ini keberhasilan kita bersama. Mari kita jaga momentum ini agar Pekanbaru semakin maju, ekonominya kuat dan masyarakatnya semakin sejahtera,” tutup Agung.

Perjuangkan Hak Pendidikan Anak, Agung Nugroho Raih Penghargaan Daerah Peduli Pendidikan

Thu, 10 Sep 2026 05:18:48 +0700

PEKANBARU — Komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dalam memperluas akses pendidikan dan meningkatkan sarana serta prasarana sekolah mendapat apresiasi. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho meraih penghargaan KompasTV kategori Daerah Peduli Akses dan Infrastruktur Pendidikan 2026.

Penghargaan tersebut diserahkan pada puncak peringatan HUT ke-15 KompasTV di Jakarta, Rabu (9/9/2026) malam. Mewakili Wali Kota Pekanbaru, penghargaan diterima Asisten II Setdako Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut dan diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Nasaruddin Umar.

Dalam kesempatan tersebut, Ingot didampingi Kepala Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Ardiansyah Eka Putra dan Sekretaris Diskominfotiksan Kota Pekanbaru Tengku Aznom Zaifani.

Ingot menyampaikan rasa syukur atas penghargaan tersebut. Menurutnya, apresiasi itu menjadi motivasi bagi Pemko Pekanbaru untuk terus memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses pendidikan.

«“Pemerintah Kota Pekanbaru berkomitmen membangun sumber daya manusia dengan mempermudah akses pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang kehilangan kesempatan untuk bersekolah,” ujar Ingot usai menerima penghargaan.»

Salah satu langkah yang dilakukan Pemko Pekanbaru adalah melakukan pendataan terhadap anak-anak yang tidak bersekolah maupun yang sempat mengalami putus sekolah. Anak-anak tersebut kemudian didampingi agar dapat kembali mengenyam pendidikan.

«“Anak-anak tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah kota. Kita sekolahkan kembali mereka. Pemko juga memberikan seragam sekolah gratis kepada siswa SD dan SMP untuk membantu meringankan beban orang tua,” jelasnya.»

Selain persoalan akses sekolah, Pemko Pekanbaru juga memberikan perhatian terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu yang masih menghadapi persoalan ijazah tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

Pemerintah kota, kata Ingot, siap memfasilitasi penyelesaiannya, termasuk membantu menebus ijazah yang masih tertahan di sekolah swasta maupun pondok pesantren. Langkah tersebut diharapkan memastikan anak-anak dapat segera memperoleh ijazah untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja.

Penjaringan anak tidak sekolah juga dilakukan hingga tingkat kelurahan dengan melibatkan kader PKK dan perangkat wilayah. Masyarakat yang mengalami persoalan terkait ijazah dapat menyampaikannya melalui pihak kecamatan untuk ditindaklanjuti pemerintah.

Pemko Pekanbaru menargetkan terwujudnya zero anak putus sekolah. Upaya tersebut dilakukan tidak hanya melalui perluasan akses pendidikan, tetapi juga dengan pembenahan sarana dan prasarana sekolah secara bertahap melalui APBD serta sinergi program dengan pemerintah pusat.

Penghargaan KompasTV tersebut diharapkan menjadi pemacu bagi Pemko Pekanbaru untuk terus menghadirkan layanan pendidikan yang mudah diakses, layak, dan berkualitas bagi seluruh anak di Kota Pekanbaru.

Ada 177 Orang Kena ISPA Seiring Kualitas Udara Kota Pekanbaru yang Menurun

Thu, 27 Aug 2026 14:31:58 +0700

PEKANBARU- Kualitas udara di Kota Pekanbaru berada dalam rentang kategori Sangat Tidak Sehat dan Tidak Sehat, Rabu (26/8/2026). Kondisi ini membuat kasus Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA) cukup banyak.

Data dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, jumlah kasus ISPA pada hari ini mencapai 177 orang. Ada juga satu orang yang mengalami pneunomia.

"Jumlah kasus ISPA meningkat seiring penurunan kualitas udara selama dua hari belakangan," ujar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Ardiansyah Eka Putra, Rabu (25/8/2026).

Menurutnya, kabut asap yang melanda bukan cuma menyebabkan ISPA. Ada juga yang mengalami konjungtivitis atau mata merah sebanyak tiga orang.

"Ada juga yang mengalami iritasi kulit sebanyak tujuh orang dan asma sebanyak lima orang," ulasnya.

Dirinya menyebut bahwa kebanyakan pasien tersebut menjalani rawat jalan. Mereka menjalani rawat jalan di layanan kesehatan atau puskesmas yang ada di Kota Pekanbaru.

Pemerintah Kota Pekanbaru juga mengimbau agar menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Ia mengingatkan agar menghindari aktivitas di luar ruangan.

Sosialisasi Penerapan Perbub Nomor 19 Tahun 2026, Pemkab Kampar Tekankan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik

Wed, 26 Aug 2026 14:30:56 +0700

Bangkinang Kota – Bupati Kampar yang diwakili Asisten III Setda Kampar, Al Kautsar, S.STP, M.Si, membuka secara resmi Sosialisasi Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 19 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Lantai III Kantor Bupati Kampar, Rabu (26/8/2026), Turut hadir Kepala BKPSDM Kabupaten Kampar Riedel Fitri, SP, M.Si, serta perwakilan OPD di Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya, Al Kautsar menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut memiliki arti yang sangat penting, karena tidak hanya membahas mengenai tambahan penghasilan maupun besaran penghasilan ASN, tetapi juga berkaitan erat dengan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, integritas serta kualitas pelayanan publik.

“Kegiatan sosialisasi yang kita laksanakan pada hari ini memiliki arti yang sangat penting. Kita tidak sedang hanya membahas mengenai tambahan penghasilan atau besaran penghasilan ASN. Lebih dari itu, kita sedang membahas tentang kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, integritas dan kualitas pelayanan publik,” ujar Al Kautsar.

Dijelaskannya, Peraturan Bupati Kampar Nomor 4 Tahun 2024 pada prinsipnya menempatkan TPP sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan kinerja, motivasi, disiplin dan kesejahteraan ASN, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

“Oleh karena itu, saya ingin menegaskan bahwa TPP bukan sekadar tambahan pendapatan yang diterima ASN setiap bulan,” tegasnya.

Menurutnya, TPP harus dipahami sebagai bagian dari kebijakan manajemen ASN yang memiliki hubungan erat dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab setiap ASN.

“TPP harus kita pahami sebagai bagian dari kebijakan manajemen ASN yang mempunyai hubungan erat dengan apa yang kita kerjakan, bagaimana kita bekerja, seberapa disiplin kita melaksanakan tugas, dan sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat,” jelasnya.

Al Kautsar menegaskan, seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar harus memiliki pemahaman yang sama bahwa pemberian TPP harus berjalan berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Melalui sosialisasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat memahami secara utuh ketentuan terbaru terkait pemberian TPP, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan secara tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemko Pekanbaru Siapkan Penyaluran Bantuan Beras untuk 60.478 Penerima

Thu, 27 Aug 2026 14:29:19 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyiapkan penyaluran bantuan pangan berupa beras bagi 60.478 penerima bantuan pangan (PBP) yang tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan.

Bantuan pangan tersebut merupakan program Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ditujukan untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pangan.

“Badan Pangan Nasional merupakan lembaga pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia untuk merumuskan kebijakan, menjaga stabilisasi pasokan dan harga, serta memastikan ketersediaan, keamanan, dan gizi pangan nasional,” kata Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar saat Rapat Koordinasi Penyaluran Bantuan Pangan CPP Alokasi Juli-September di Aula Mal Pelayanan Publik (MPP), Rabu (26/8/2026).

Bapanas memiliki sejumlah fungsi utama, di antaranya menjaga stabilisasi harga dan pasokan pangan, mengelola cadangan pangan pemerintah melalui badan usaha milik negara (BUMN), seperti Perum Bulog dan ID Food, serta memperkuat ketahanan pangan. Selain itu, Bapanas berperan dalam mendorong penganekaragaman konsumsi pangan dan peningkatan gizi masyarakat.

"Lembaga ini juga melakukan pengawasan untuk memastikan keamanan pangan, terutama pangan segar asal tumbuhan (PSAT). Dalam program bantuan pangan ini, Bapanas menugaskan Perum Bulog untuk menyediakan beras yang akan disalurkan kepada masyarakat," ungkap Markarius

Penyaluran tersebut mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2026. Bantuan diberikan untuk alokasi Juli-September.

"Setiap penerima memperoleh sepuluh kilogram beras per bulan yang diserahkan sekaligus. Dengan demikian, setiap penerima akan mendapatkan total 30 kilogram beras untuk bantuan selama tiga bulan," jelas Markarius.

Untuk Kota Pekanbaru, jumlah penerima bantuan pangan mencapai 60.478 orang yang tersebar di 15 kecamatan dan 83 kelurahan. Data penerima mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial, khususnya kelompok desil satu sampai empat

Penyaluran bantuan akan dilakukan melalui titik-titik penyerahan yang berada di tingkat kecamatan atau kelurahan. Penentuan lokasi penyerahan akan dibahas dan disepakati bersama dalam rapat koordinasi ini.

“Kami berharap 15 camat dan 83 lurah dapat mendukung serta memfasilitasi pendistribusian bantuan pangan ini. Sehingga, penyalurannya berjalan lancar dan tepat sasaran,” harap Markarius.

Resmi Sertijab, Sri Sadono Siap Jalankan Amanah Sebagai Plt Kadishub Riau

Thu, 27 Aug 2026 14:27:57 +0700

PEKANBARU - Serah terima jabatan (sertijab) Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Riau digelar di Aula Dishub Riau, Jalan Sudirman, Pekanbaru, Rabu (26/8/26).

Sertijab tersebut ditandai dengan penandatanganan berita acara serah terima jabatan antara Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dishub Riau, drg. Sri Sadono Mulyanto, dan pejabat sebelumnya, Andi Yanto.

Prosesi tersebut disaksikan Sekretaris Dishub Riau, Surya Dinata. Turut hadir para pejabat administrator dan pengawas, kepala UPT, serta jajaran staf di lingkungan Dishub Provinsi Riau.

"Saya berharap Pak Sri Sadono dapat menjalankan tugas dan pelayanan kedinasan dengan baik. Saya yakin dengan pengalaman yang dimiliki, beliau mampu membawa Dishub Riau menjalankan tugas jauh lebih baik lagi," kata Andi.

Sri Sadono Mulyanto yang akrab disapa Ibeng sebelumnya menjabat sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Riau. Sementara Andi Yanto kini dipercaya sebagai Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Rokan Hulu (Rohul).

Andi Yanto dilantik bersama puluhan pejabat eselon II, eselon III, kepala sekolah dan kepala puskesmas oleh Bupati Rohul Anton di Hall Islamic Center, Pasir Pengaraian, Rabu (19/8/26) lalu.

Sri Sadono menyatakan siap menjalankan amanah sebagai Plt Kepala Dishub Riau sebagaimana yang telah dipercayakan Plt Gubernur Riau SF Hariyanto kepadanya terhitung Kamis (20/8/26) lalu.

"Saya siap menjalankan amanah yang telah dipercayakan kepada saya. Tentunya dalam menjalankan tugas ini saya membutuhkan dukungan dari seluruh jajaran Dishub Riau," ungkapnya.

Ia berharap seluruh aparatur di lingkungan Dishub Riau dapat bersama-sama mendukung pelaksanaan tugas, khususnya dalam meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan di Provinsi Riau.

"Saya meminta dukungan dari seluruh aparatur Dishub Riau. Mari kita bersama-sama menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," pungkasnya.

Tanggap Darurat Karhutla, Bupati dan Wabup Kampar Turun Langsung Kawal Pemadaman di Desa Rimbo Panjang

Mon, 24 Aug 2026 14:31:15 +0700

Tambang — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kampar menunjukkan komitmen dan kesiapsiagaan penuh dalam penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., bersama Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, S.Ag., M.Si, turun langsung ke lokasi titik api untuk meninjau sekaligus mengawal proses pemadaman lahan di Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Senin (24/08).

Turunnya pucuk pimpinan Kabupaten Kampar ke lokasi kebakaran ini turut didampingi oleh jajaran pejabat Pemkab Kampar, tim BPBD dan Tagana, serta bersinergi ketat dengan personel TNI dan Kepolisian (Polri) yang bahu-membahu menanggulangi kobaran api di kawasan lahan gambut tersebut.

Bupati Ahmad Yuzar yang mengenakan seragam BPBD bersama Wabup Misharti berkoordinasi langsung dengan komandan lapangan dari unsur TNI dan Polri. Mereka meninjau area gambut yang mengepulkan asap tebal dan memberikan arahan strategis guna mempercepat penanganan penanggulangan Karhutla agar tidak meluas ke permukiman warga.

"Sinergitas antara Pemkab Kampar, TNI, Polri, serta seluruh unsur relawan dan masyarakat sangat krusial dalam menghadapi ancaman Karhutla ini. Kita harus bergerak cepat, responsif, dan memastikan penanganan serta pemadaman hingga pembasahan (cooler down) lahan gambut berjalan efektif," tegas Bupati Kampar di lokasi pemadaman.

Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Kampar, Dr. Hj. Misharti, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan bersama-sama menjaga lingkungan dengan tidak membuka lahan dengan cara membakar.

Hingga saat ini, tim gabungan dari BPBD Kampar, TNI, Polri, Damkar, dan aparat desa setempat masih terus berjibaku di lapangan melakukan pemadaman serta lokalisasi area agar kobaran api dan kepulan asap dapat dipadamkan secara total.

204 Peserta Lintas Provinsi Ikuti Festival Pacu Jalur di Tepian Narosa

Thu, 20 Aug 2026 14:30:08 +0700

TELUK KUANTAN — Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto secara resmi membuka gelaran Festival Pacu Jalur 2026 di arena Tepian Narosa, Kabupaten Kuantan Singingi pada Rabu (19/8/2026). Perhelatan budaya tahunan dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Republik Indonesia tersebut dijadwalkan berlangsung selama lima hari hingga 23 Agustus 2026.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Riau, Tekad Perbatas mengonfirmasi bahwa sebanyak 204 perahu jalur telah terdaftar dan siap bertanding di sepanjang aliran Sungai Batang Kuantan. Panitia mencatat peningkatan jumlah peserta yang mendaftar dari berbagai daerah hingga batas akhir penutupan pendaftaran.

"Total sampai pendaftaran ditutup ada 204 jalur mendaftar. Pembukaan di hari pertama oleh Pak Plt Gubernur SF Hariyanto di Tepian Narosa," kata Tekad Perbatas saat dihubungi Kamis (20/6/2026).

Tekad menjelaskan bahwa rincian peserta tidak hanya didominasi oleh perwakilan dari kabupaten dan kota di wilayah Provinsi Riau. Sejumlah perahu jalur perwakilan dari Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi juga dipastikan hadir untuk bertanding dalam ajang tersebut.

"Ada jalur dari Jambi dan Sumatera Barat juga ikut mendaftar. Tentu ini menjadi jalur yang akan berlaga selama event digelar di Batang Kuantan dalam beberapa hari ini," ujar Tekad.

Rangkaian perlombaan perahu tradisional ini akan menyajikan persaingan ketat mulai dari babak penyisihan harian hingga laga puncak. Panitia menjadwalkan partai final untuk menentukan pemenang utama festival akan diselenggarakan pada Minggu, 23 Agustus 2026.

Secara historis, tradisi Pacu Jalur di Kuantan Singingi telah ada dan berkembang di tengah masyarakat lokal sejak abad ke-17. Pada masa kolonial Belanda, perhelatan ini sempat dimanfaatkan sebagai ajang perayaan hari lahir Ratu Wilhelmina setiap tanggal 31 Agustus.

Pada masa tersebut, para pemenang perlombaan mendapatkan hadiah berupa bendera berukuran besar yang dihiasi nomor jalur atau dikenal dengan sebutan tonggol. Kegiatan tradisi ini kemudian sempat terhenti total pada masa pendudukan Jepang akibat lumpuhnya kondisi perekonomian masyarakat.

Tradisi Pacu Jalur kembali dibangkitkan oleh masyarakat setempat pada tahun 1950 guna melestarikan nilai-nilai kebudayaan daerah. Pada periode tahun 1951 hingga 1952, muatan perahu berkembang dari kapasitas 7–15 orang hingga akhirnya menggunakan jalur berkapasitas 25 orang lebih.

Sejak saat itu, pelaksanaan Pacu Jalur dialihkan menjadi bagian utama dari perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia setiap tanggal 17 Agustus. Hadiah perlombaan pun berkembang menjadi ternak berupa kerbau atau sapi serta piala bergilir bagi tim pemenang.

Puncak perhelatan Pacu Jalur tingkat nasional dipusatkan di arena Tepian Narosa, Kecamatan Kuantan Tengah, yang berjarak sekitar 150 kilometer dari Kota Pekanbaru. Seluruh perahu yang bertanding di tingkat kabupaten ini merupakan hasil seleksi dari ajang perlombaan di tingkat rayon dan kecamatan.

Selain menyaksikan perlombaan perahu di sungai, para pengunjung juga disuguhkan berbagai agenda pendukung seperti pekan raya dan pementasan seni daerah. Berbagai seni pertunjukan tradisional seperti Randai Kuantan Singingi dan tarian khas Riau turut dimeriahkan selama festival berlangsung.

Kepopuleran tradisi ini semakin meluas hingga ke tingkat internasional setelah aksi para penari perahu (tukang tari) menjadi perhatian publik di media sosial pada perhelatan tahun 2025 lalu. Daya tarik visual tersebut mendorong peningkatan perhatian netizen dalam dan luar negeri untuk menyaksikan festival secara langsung.

Pemerintah daerah berharap tingginya antusiasme masyarakat dan wisatawan pada penyelenggaraan tahun ini dapat memberikan dampak positif bagi sektor pariwisata Riau. Lonjakan jumlah pengunjung diproyeksikan mampu membuka peluang ekonomi baru bagi pelaku usaha mikro dan masyarakat lokal.

Wali Kota Dorong Semangat Green City Dalam IMT-GT di Pekanbaru

Wed, 05 Aug 2026 14:29:16 +0700

PEKANBARU - Ajang pertemuan internasional Indonesia Malaysia Thailand (IMT) Growth Triangle (GT) Green Cities Mayor Council (GCMC) 2026 resmi bergulir di Kota Pekanbaru, Rabu (5/8/2026).

Seminar Pembangunan Kota Hijau yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Pangeran, menjadi agenda pembuka pertemuan para kepala daerah dari tiga negara tersebut.

Plt Gubernur Riau SF Hariyanto didampingi Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho resmi membuka rangkaian kegiatan yang bakal berlangsung hingga 7 Agustus 2026 ini.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, mendorong semangat Green City dalam sambutannya di ajang IMT GT GCMC 2026. Ia menyebut suatu kebanggaan Pekanbaru, bisa menjadi tuan rumah ajang pertemuan para kepala daerah dari tiga negara ini.

"Ini sebuah kehormatan dan kebanggaan bagi masyarakat Riau. Dan sebuah kebanggaan bagi kami bahwa IMT-GT ini tuan rumahnya sudah diberikan petunjuk dan diberi amanah kepada pemerintah Kota Pekanbaru," ulasnya.

Menurutnya, sebagai wali kota atau kepala daerah di daerah masing-masing, tidak akan bisa kita bekerja sendiri tanpa ada kerja sama yang baik dengan kepala daerah lainnya.

Indonesia maupun di Malaysia ataupun di Thailand, masih banyak lagi kota yang harus dikunjungi untuk program pembangunan kota hijau. Pekanbaru bukanlah apa-apa, namun dikatakan Agung pihaknya juga perlu nanti diberikan masukan maupun agar bisa bersama-sama memajukan daerah.

"Tentu kerja sama ini juga tidak terlepas bagaimana kerja sama kita dalam menyejahterakan masyarakat kita di daerah masing-masing," ucap Wali Kota.

Agung menyebut banyak program-program yang digagas untuk mewujudkan Pekanbaru sebagai kota hijau. Kemudian juga ada Program yang digagas Kapolda Riau yang diberi nama Green Policing.

"Tema ini tentu mengingatkan kita bahwa kepedulian kita tidak lagi tentang bagaimana membangun gedung-gedung besar. Tapi kita saat ini tentu bagaimana kita menjaga alam. Karena apa? Karena menjaga alam bagian juga menjaga masa depan anak-anak kita," ucapnya.

Agung menilai, hari demi hari tanah maupun sungai dan bahkan laut pun hari ini sudah mulai dilakukan untuk dibangun gedung. Oleh karena itu, Agung mengajak para kepala daerah yang mempunyai kebijakan untuk sama-sama menjaga lingkungan, menjaga alam, dan melestarikan.

"Kami sering diingatkan bahwa ketika kita memuliakan alam, memuliakan sungai, maka kita juga akan dimuliakan oleh alam yang selalu kita tempati ini," pungkas Wali Kota.

Jalur Alam Cahayo Juara Pacu Jalur 2026

Mon, 24 Aug 2026 14:27:03 +0700

PEKANBARU - Even Pacu Jalur Tradisional tahun 2026, di Tepian Narosa Teluk Kuantan sudah berakhir pada Minggu (23/8/2026).

Jalur Alam Cahayo Tuah Nagori dari Kecamatan Cerenti akhirnya berhasil meraih gelar juara Pacu Jalur Tradisional di Tepian Narosa Teluk Kuantan tahun 2026.

“Alhamdulillah, pacu jalur berjalan lancar. Jalur Alam Cahayo Tuah Nagori dari Kecamatan Cerenti akhirnya berhasil meraih gelar juara,” kata Ketua Umum Pacu Jalur Tradisional 2026, Andi Cahyadi.

Andi Cahayadi menyampai apresiasi pada semua peserta pacu jalur buang ambil bagian di tahun 2026 ini. "Dan selamat pada para pemenang," ujarnya.

Jalur-jalur yang berhasil meraih juara, mendapatkan uang pembinaan, piala dan Piagam. Untuk besaran hadiah pacu jalur tradisional tahun 2026 di Tepian Narosa Teluk Kuantan yang di anggarkan di APBD Kuansing masing-masing Juara I uang pembinaan sebesar Rp80 juta. Juara II Rp70 juta, Juara III Rp65 juta.

Kemudian, Juara IV mendapat Rp55 juta, Juara V Rp50 juta. Juara VI Rp45 juta. Juara VII Rp35 juta. Juara VIII Rp25 juta. Juara IX mendapat Rp17,5 juta. Juara X memperoleh Rp13,5 juta. Sementara untuk Juara XI-XV masing-masing mendapat uang pembinaan Rp7,5 juta.

Adapun 13 Jalur Pemenang Pacu Jalur Tahun 2026 yakni :

Juara I, Jalur Alam Cahayo Tuah Nagori Cerenti

Juara II, Jalur Bintang Emas Cahaya Intan Hulu Kuantan

Juara III, Jalur Panglimo Rimbo Piako Inhu

Juara IV, Jalur Pangeran Hilir Rantau Kuantan Cerenti

Juara V, Jalur Toduang Biso Rimbo Piako Kuantan Mudik

Juara VI, Jalur Sari Jadi Gementar Alam Kuantan Hilir Seberang

Juara VII, Jalur Rajo Bujang Pangean

Juara VIII, Jalur Panglima Hitam Bintang Nagori Inuman

Juara IX, Jalur Panglima Tasik Indang Bunian Inhu

Juara X, Kalajengking Tigo Jumbalang Kuantan Mudik

Juara XI, Jalur Putri Anggun Sibiran Tulang Kuantan Mudik

Juara XII, Jalur Panglima Indragiri Dubalang Hitam Inhu

Juara XIII, Jalur Ratu Sialang Kuantan Mudik

Juara IV, Jalur Tuah Datuk Keramat Imbang Dialam Inhu

Juara XV, Jalur Tuah Keramat Bukit Embun Inhu.

Perkuat Ketahanan Pangan dan Kendalikan Inflasi, Pemko Pekanbaru Gelar Capacity Building TPID

Tue, 11 Aug 2026 14:25:32 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, menggelar capacity building atau peningkatan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Selasa (11/8/2026).

Bertempat di Aula Lancang Kuning lantai 3 Kantor Perwakilan BI Provinsi Riau, capacity building TPID dengan tema "Penguatan Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga untuk Mendorong Perekonomian Daerah" ini dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota (Wawako) Pekanbaru H Markarius Anwar ST M.Arch.

Melalui capacity building, kapasitas TPID diharapkan semakin meningkat dalam merumuskan kebijakan, serta memperkuat ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi secara efektif.

"Untuk itu, kita sengaja melakukan capacity building untuk tim TPID kita," ucap Wawako Markarius, usai kegiatan.

Disampaikannya, sejuah ini kinerja TPID Kota Pekanbaru sudah cukup bagus dalam pengendalian inflasi. Namun demikian, koordinasi dan sinergi bersama stakeholder terkait tetap diperlukan untuk penguatan TPID.

"Makanya seluruh OPD terkait, ada dari BPS dan BI juga, hari ini kita duduk bersama bagaimana memberikan rekomendasi-rekomendasi guna menyusun program bersama sehingga pengendalian inflasi daerah ini bisa terstruktur dengan baik," ujar Wawako Markarius.

Dijelaskannya, terdapat berbagai upaya yang telah dilakukan guna memperkuat ketahanan pangan dan pengendalian inflasi. Salah satunya melalui kerjasama antar daerah dengan sejumlah daerah penghasil.

"Saya minta bagian kerjasama untuk terus mengevaluasi kerjasama-kerjasama yang berhubungan dengan pangan ini," ungkapnya.

Menurut Wawako Markarius, evaluasi kerjasama mesti dilakukan sehingga bahan kebutuhan pokok yang stoknya terbatas bisa dipenuhi sesuai kebutuhan warga.

"Misalnya komoditi ini masih kurang, itu perlu kita buat penguatan apakah melalui kerjasama yang baru atau peningkatan kerjasama yang sudah ada," tegasnya.

Di samping itu, lanjut Wawako Markarius, perlu juga pelibatan stakeholder terkait maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam menjaga ketahanan pangan dan pengendalian inflasi.

"Sekarang kita punya BUMD Sarana Pangan Madani, SPM. SPM ini juga ada program pasar murah dan itu bisa disinergikan dengan Dinas Ketahanan Pangan," paparnya.

"Karena kita kan ada mobil Pak AMAN juga yang menjual pangan murah agar masyarakat bisa mendapatkan harga pangan yang lebih terjangkau. Jadi, ini perlu untuk menjaga supaya tidak terjadi inflasi yang ekstrim di Kota Pekanbaru," tutup Wawako.

Pemko Pekanbaru Siapkan Layanan VCT Gratis Bagi Pengidap HIV/AIDS

Thu, 13 Aug 2026 14:24:42 +0700

PEKANBARU - Lewat program Voluntary Counseling and Testing (VCT), guna mendeteksi dini, menekan penyebaran kasus, dan memberikan pendampingan berkelanjutan, Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melalui Dinas Kesehatan menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan HIV/AIDS secara gratis di 21 puskesmas.

Upaya ini dilakukan agar warga lebih menjaga kesehatan dan menghindari perilaku berisiko yang dapat memicu penularan HIV-AIDS.

Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedy Sambudi, menyampaikan, saat ini di Pekanbaru sudah ada layanan pemeriksaan dan pengobatan gratis bagi pengidap HIV/AIDS di 21 Puskesmas.

"Jadi mereka, pengidap sudah bisa mengakses layanan ini di Puskesmas," ujarnya, Kamis (13/8/2026).

Selain di Puskesmas, ada layanan pendukung berupa layanan tes di 29 rumah sakit, 4 Lapas, 1 Rutan, Klinik, BKK, 31 Layanan PDP, 31 Rujukan VL, 10 Layanan PeRP.

Sedangkan layanan pengobatan telah tersedia di fasilitas layanan kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit. Dinkes dan KPA Pekanbaru juga terus melakukan upaya pemberian informasi, baik langsung maupun melalui media masa.

Temuan kasus yang positif selanjutnya menjalani pengobatan di fasilitas layanan kesehatan yang sudah sediakan tersebut. Kelompok atau masyarakat yang merasa pernah melakukan perilaku beresiko bisa memanfaatkan layanan yang ada.

Setelah ada temuan positif bakal dilakukan pendampingan oleh para pendakwah dan penceramah, agar memberikan kajian mengenai pencegahan HIV/AIDS, pandangan agama melalui perilaku yang menyebabkan penularan HIV/AIDS di masjid-masjid

"Intinya kita akan terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi untuk memberantas HIV/AIDS di Kota Pekanbaru. Karena penyakit ini adalah ancaman serius terhadap tatanan nilai kehidupan," ujarnya.

Selain itu juga kelompok pendamping seperti dari LSM Peduli AIDS yang bekerjasama dengan fasilitas layanan kesehatan. "Ada juga pendampingan agar bisa melakukan pemeriksaan tes sukarela terhadap pasangannya," paparnya.

Upaya penanggulangan akan terus dilakukan KPA Pekanbaru. Ia berharap nantinya ada dukungan berbagai pihak termasuk tokoh masyarakat, organisasi masyarakat, LSM, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan termasuk ibu-ibu kader posyandu di wilayahnya.