Latest Posts

Sudah Dibangun 32 Km, Pemko Pekanbaru Targetkan Perbaikan dan Pembangunan Jalan Rampung 60 Km Tahun Ini

Wed, 14 Oct 2026 15:37:09 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru terus menggesa pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di sejumlah wilayah.

Hingga saat ini, total jalan yang telah dibangun maupun diperbaiki mencapai 32 kilometer (km). Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menargetkan pengerjaan jalan tersebut dapat mencapai 60 km hingga akhir 2026.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, pembangunan dan perbaikan jalan terus dimaksimalkan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur sekaligus memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beraktivitas.

Menurutnya, Pemko Pekanbaru berupaya memastikan program pembangunan infrastruktur berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan capaian yang sudah mencapai 32 km, pemerintah optimistis target 60 km dapat direalisasikan hingga akhir tahun.

”Sekarang sudah 32 km. Insya Allah kita targetkan 60 km selesai. Doakan agar lancar dan bisa selesai dengan maksimal,” ujar Wako Agung, Senin (12/10/2026).

Agung menegaskan, percepatan pembangunan dan perbaikan jalan harus tetap mengutamakan kualitas pekerjaan. Ia tidak ingin pengerjaan infrastruktur dilakukan asal-asalan, terlebih jika ditemukan jalan yang baru selesai diaspal tetapi sudah mengalami kerusakan.

Karena itu, ia meminta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk memperketat pengawasan terhadap setiap pekerjaan yang dilaksanakan. Pengawasan tersebut diperlukan agar seluruh tahapan pengerjaan berjalan sesuai spesifikasi teknis yang telah ditentukan.

Menurutnya, kualitas pekerjaan harus menjadi perhatian utama, bukan sekadar mengejar target panjang jalan yang dibangun atau diperbaiki. Infrastruktur yang dikerjakan dengan baik diharapkan dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka waktu yang lebih panjang.

”Jangan sampai pekerjaan tidak sesuai spesifikasi. Apalagi, jalan yang baru dikerjakan sudah rusak. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran terkait agar menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan sungguh-sungguh. Setiap pekerjaan pembangunan harus dilaksanakan secara maksimal karena menyangkut kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

Agung tidak ingin ada pihak yang bekerja setengah hati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ia meminta seluruh OPD terkait memastikan program pembangunan berjalan optimal, mulai dari pelaksanaan hingga pengawasan di lapangan.

"Perbaikan dan pembangunan jalan ini merupakan bagian dari pelayanan kita kepada masyarakat. Jadi saya pesan kepada seluruh jajaran, jangan ada yang kerja tanggung. Harus maksimal," pesannya.

Kepada masyarakat, Agung meminta agar jalan yang sudah dibangun maupin diperbaiki agar dapat dirawat. Bahkan bila perlu diawasi bersama-sama tonase kendaraan yang melewati jalan. Bagi jalan yang belum diperbaiki, Wako memastikan seluruh aspirasi masyarakat yang disampaikan baik lewat media sosial, maupun secara langsung sudah ia masukan kedalam list.

"Seluruh aspirasi warga sudah kami list. Jadi tinggal menunggu waktu saja. Semua akan dikerjakan," pungkasnya.

Komitmen Berantas Habis Narkoba di Riau, Pemko Pekanbaru Dukung Penuh Langkah Tegas Irjen Arman

Tue, 13 Oct 2026 19:29:53 +0700

PEKANBARU --- Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat dalam memberantas peredaran narkoba di Bumi Lancang Kuning. Pemko siap bersinergi dengan kepolisian, termasuk menindaklanjuti rekomendasi penutupan tempat hiburan malam (THM) apabila terbukti menjadi lokasi peredaran narkotika.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menegaskan, pemberantasan narkoba membutuhkan komitmen bersama seluruh pihak. Tidak hanya kepolisian, pemerintah daerah juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya penindakan sekaligus mencegah peredaran narkoba semakin meluas di tengah masyarakat.

Menurut Agung, Pemko Pekanbaru siap memperkuat koordinasi dengan Polda Riau dan jajaran Polri untuk memastikan upaya pemberantasan narkoba berjalan maksimal. Langkah tegas terhadap pelaku diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus melindungi masyarakat, khususnya generasi muda, dari bahaya narkotika.

“Pemko Pekanbaru mendukung penuh langkah tegas Kapolda Riau dalam memberantas narkoba. Kami siap bersinergi dengan kepolisian untuk bersama-sama menindak pelaku dan memberikan efek jera. Persoalan narkoba ini harus menjadi perhatian kita bersama,” tegas Agung, Senin (12/10/2026).

Dukungan tersebut juga mencakup kemungkinan penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba. Agung menyebutkan, Pemko Pekanbaru akan menindaklanjuti apabila menerima rekomendasi resmi dari kepolisian sesuai hasil penyelidikan dan ketentuan yang berlaku.

“Kalau memang ada rekomendasi dari Polda Riau untuk penutupan tempat hiburan malam yang terbukti menjadi lokasi peredaran narkoba, tentu akan kita tindak lanjuti sesuai aturan. Kita tidak ingin tempat-tempat seperti itu justru dimanfaatkan untuk aktivitas yang melanggar hukum,” ujarnya.

Agung menilai, penindakan terhadap tempat yang terbukti menjadi bagian dari aktivitas peredaran narkoba merupakan salah satu langkah penting untuk memutus ruang gerak pelaku. Namun, upaya tersebut harus dilakukan berdasarkan bukti dan prosedur hukum agar tindakan yang diambil tepat sasaran.

Komitmen Pemko Pekanbaru tersebut sejalan dengan penegasan Kapolda Riau Irjen Pol Arman Achdiat yang menyatakan akan memberantas narkoba hingga tuntas di wilayah Riau.

Sebelumnya, tim gabungan Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau menggelar razia di MP Club Pekanbaru pada Ahad (11/10/2026) dini hari.

Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan 68 orang untuk menjalani pemeriksaan. Dari jumlah itu, sebanyak 63 orang dinyatakan positif mengonsumsi narkoba berdasarkan hasil tes urine.

Selain mengamankan puluhan orang, petugas juga menyita sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mendalami keterlibatan masing-masing orang yang diamankan.

“Intinya, kami siap berjalan bersama Polri. Kita ingin Pekanbaru terbebas dari narkoba. Penindakan harus tegas agar memberikan efek jera, dan kita semua harus ikut menjaga masyarakat dari bahaya narkotika,” tutupnya.

PSPS Pekanbaru Pemuncak Klasemen, Wako Agung: Energi Masyarakat Bawa Dampak Positif

Tue, 13 Oct 2026 18:48:47 +0700

PEKANBARU – Kemenangan PSPS Pekanbaru atas PSMS Medan dengan skor 2-1 di Stadion Kaharuddin Nasution menjadi momentum positif bagi kebangkitan Askar Bertuah. Total poin sementara yang berhasil dikumpulkan bertambah menjadi 12 poin.

Hasil tersebut mengantarkan PSPS memimpin klasemen sementara liga 2. Meski punya poin sama dengan Persikad Depok, yang berada di posisi kedua, PSPS Pekanbaru unggul dari selisih gol.

Momen ini menjadi sangat positif, sekaligus membangkitkan optimisme terhadap perjalanan tim kebanggaan masyarakat Kota Pekanbaru itu.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyambut positif kemenangan tersebut. Menurutnya, hasil yang diraih PSPS bukan sekadar tambahan poin dalam persaingan kompetisi, tetapi juga menjadi kebanggaan bagi masyarakat Pekanbaru.

Agung menilai, dukungan masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan energi dan semangat kepada para pemain saat bertanding. Antusiasme suporter dan doa masyarakat diharapkan terus menjadi kekuatan bagi PSPS untuk menjaga tren positif pada pertandingan selanjutnya.

“Alhamdulillah di posisi puncak dengan 12 poin. Ini momentum positif bagi PSPS Pekanbaru. Ini tentu menjadi kebanggaan kita bersama. Energi dan dukungan masyarakat memberikan dampak positif bagi perjuangan tim di lapangan,” ujar Agung, Senin (12/10/2026).

Ia berharap, kemenangan atas PSMS Medan dapat menjadi pemacu semangat bagi seluruh pemain dan jajaran tim untuk terus menjaga kekompakan, konsistensi, serta motivasi dalam menghadapi pertandingan berikutnya.

Apalagi, kemenangan 2-1 tersebut diraih melalui perjuangan hingga akhir pertandingan. Gol penentu kemenangan yang dicetak pemain pengganti menunjukkan pentingnya kontribusi seluruh pemain dalam membangun kekuatan tim.

Menurut Agung, capaian ini patut dijadikan momentum untuk memperkuat kebersamaan antara tim, suporter, dan masyarakat. Dukungan yang terus mengalir diharapkan membuat PSPS semakin percaya diri menghadapi persaingan kompetisi.

Ia juga mengajak masyarakat Pekanbaru untuk terus memberikan dukungan positif kepada Askar Bertuah. Dengan semangat kebersamaan, PSPS diharapkan mampu mempertahankan performa dan melanjutkan hasil baik pada laga-laga selanjutnya.

“Harapan kita tentu PSPS terus konsisten dan bisa memberikan hasil terbaik. Mari sama-sama kita dukung tim kebanggaan Pekanbaru ini. Semoga momentum positif ini bisa terus berlanjut,” tutupnya.

Wako Pekanbaru Agung Nugroho Apresiasi Komjen Herry Heryawan, Siap Bersinergi dengan Kapolda Baru

Sun, 11 Oct 2026 22:47:24 +0700

PEKANBARU – Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang telah terjalin antara Polda Riau dan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru selama ini.

Herry kini mengemban amanah baru sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri.

Agung menilai, kolaborasi yang terbangun selama kepemimpinan Herry Heryawan sebagai Kapolda Riau telah memberikan kontribusi penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kota Pekanbaru.

Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam menciptakan suasana kota yang aman dan kondusif. Hal itu mencakup upaya pencegahan aksi premanisme, kejahatan jalanan, hingga penanganan kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.

“Atas nama Pemerintah Kota Pekanbaru, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Komjen Pol Herry Heryawan atas sinergi dan kolaborasi yang selama ini terjalin dengan baik. Banyak hal yang telah dilakukan bersama untuk menjaga Pekanbaru tetap aman, tertib, dan nyaman bagi masyarakat,” ujarnya, Minggu (11/10/2026).

Tidak hanya dalam aspek keamanan, Agung juga menyebut Herry Heryawan sebagai salah satu pelopor gerakan kota bersih di Pekanbaru. Melalui program Green Policing, yang diadopsi Pemko menjadi Pekanbaru Lestari, kini dampaknya dapat dirasakan masyarakat.

"Semangat dan gagasan tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong perubahan wajah ibu kota Provinsi Riau agar lebih tertata dan nyaman," tuturnya.

Tidak hanya itu, ada banyak program Presiden Prabowo Subianto yang berhasil terlaksana di Pekanbaru berkat dorongan dan kolaborasi bersama Herry Heryawan.

"Banyak program dari Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo yang berhasil dilaksanakan di Pekanbaru. Itu juga dukungan dari Bapak Herry. Kami manggilnya Pak Herrymen. Karena sudah akrab. Beliau sosok yang humble, gigih, dan pekerja keras. Makanya banyak program kami yang berhasil karena disokong beliau juga," imbuhnya.

Agung kemudian mengenang bagaimana ia dapat menata wajah Kota Pekanbaru, khususnya di sepanjang jalan-jalan utama. Seperti penertiban tiang reklame, baliho dan spanduk yang dinilai mengganggu estetika serta membuat wajah kota terlihat semrawut.

Menurut Agung, penataan ruang publik merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih rapi. Dan berkat dorongan Komjen Herry, semua itu bisa terwujud.

“Semangat untuk menjadikan Pekanbaru sebagai kota yang bersih, tertib, dan nyaman akan terus kami lanjutkan. Apa yang sudah dirintis dan menjadi legacy beliau tentu akan kami pertahankan, bahkan kami tingkatkan demi kebaikan masyarakat Pekanbaru,” tegasnya.

Di sisi lain, Agung juga menyampaikan ucapan selamat datang kepada Kapolda Riau yang baru, Irjen Pol Arman Achdiat. Ia berharap, kepemimpinan baru di Polda Riau dapat melanjutkan sekaligus memperkuat kerja sama yang selama ini telah terbangun bersama Pemko Pekanbaru.

Agung menegaskan, pemerintah kota siap membuka ruang kolaborasi dengan jajaran Polda Riau di bawah kepemimpinan Arman Achdiat, terutama dalam menjaga stabilitas keamanan, meningkatkan ketertiban, serta mendukung berbagai program yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

“Selamat datang kepada Bapak Irjen Pol Arman Achdiat sebagai Kapolda Riau. Kami siap bersinergi dan berkolaborasi. Apa yang sudah terjalin dengan baik selama ini harus kita pertahankan, dan jika memungkinkan, kita tingkatkan lagi,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemko Pekanbaru juga siap membersamai Kapolda Riau yang baru dalam mengimplementasikan program Kapolri, khususnya upaya mendekatkan institusi kepolisian dengan masyarakat.

Menurut Agung, hubungan yang harmonis antara pemerintah daerah, kepolisian, dan masyarakat merupakan modal utama untuk menciptakan lingkungan yang aman sekaligus mendukung pembangunan kota.

"Insha Allah kami siap berinsergi dengan Bapak Kapolda yang baru, Bapak Arman. Apa-apa program yang bisa kita jalankan bersama, akan kita maksimalkan, dan outputnya untuk masyarakat Kota Pekanbaru yang lebih aman, nyaman dan sejahtera tentunya," pungkas Agung.

Pemko Siapkan Penambahan Insentif bagi Kader Posyandu Pekanbaru

Thu, 01 Oct 2026 15:06:44 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah membahas rencana penambahan insentif bagi seluruh kader posyandu. Kebijakan tersebut disiapkan sebagai bentuk apresiasi atas peran kader yang dinilai semakin berat dan strategis dalam membantu pemko memberikan pelayanan kepada warga.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho usai peresmian Sistem Satu Data Posyandu di rumah dinas, Kamis (1/10/2026), mengatakan, peran kader posyandu telah berkembang saat ini. Kader tidak lagi hanya berfokus pada pelayanan kesehatan. Tetapi, kader posyandu juga menjadi salah satu garda terdepan yang membantu pemko mendapatkan informasi mengenai kondisi dan kebutuhan warga.

"Kalau dulu mungkin kader posyandu ini bukan garda terdepan. Di zaman saya dengan Wakil Wali Kota Markarius Anwar, kader Posyandu itu adalah garda terdepan yang membantu Pemko," ujarnya.

Keberadaan kader posyandu sangat membantu Pemko Pekanbaru dalam memperoleh informasi dari warga. Laporan dari kader dapat menjadi bahan pembanding dengan informasi yang disampaikan pihak kecamatan dan kelurahan.

"Saya sangat terbantu sekali dengan para kader posyandu ini. Tentu ada perimbangan laporan, baik dari kantor kecamatan maupun kelurahan. Sehingga, data dan informasi tidak bisa dimanipulasi," sebut Agung.

Atas peran tersebut, Pemko Pekanbaru dipastikan tengah melakukan pembahasan terkait penambahan insentif bagi kader posyandu. Diharapkan, kebijakan tersebut dapat mulai direalisasikan pada akhir tahun ini. Penyesuaian insentif untuk tahun berikutnya juga akan disiapkan melalui pembahasan anggaran.

"Mudah-mudahan di akhir tahun ini sudah mulai berjalan. Nanti mungkin di dua bulan terakhir kami mulai. Kemudian untuk tahun depan sudah kami sesuaikan," pungkas Agung.

Wako Agung Buka RJIC Muamalah Festival, Dorong Ekonomi Umat Bergerak

Fri, 02 Oct 2026 15:06:04 +0700

PEKANBARU - Wali Kota (Wako) Pekanbaru Agung Nugroho, resmi membuka RJIC Muamalah Festival 2026 yang dipusatkan di halaman Masjid Raudatul Jannah, Jalan Tuanku Tambusai, Jumat (2/10/2026).

Festival yang memasuki penyelenggaraan kelima ini tidak hanya menjadi ajang perdagangan dan promosi produk muamalah, tetapi juga dipadukan dengan berbagai layanan pemerintah untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat.

Usai membuka festival, Agung Nugroho meninjau puluhan tenan yang ikut ambil bagian. Beragam kegiatan dan layanan tersedia, mulai dari layanan KTP dan SIM, Pasar Murah Pemko, tabligh akbar dan Akhwat Day, ekspo UMKM, kuliner halal dan travel umrah, properti dan lembaga keuangan syariah, hingga aneka lomba berhadiah umrah.

Agung menyebut keberadaan festival tersebut menjadi salah satu gambaran bergeraknya aktivitas ekonomi di Kota Pekanbaru. Hal itu dinilai sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang mencapai 7,3 persen.

"Karena merasakan apa yang kita raih bahwa pertumbuhan perekonomian 7,3 persen ini ternyata juga didasari kita lihat di kondisi lapangan bahwa hari ini semua perekonomian bergerak. Salah satunya di muamalah yang ada di RJIC ini," kata Agung.

Menurutnya, penyelenggaraan RJIC Muamalah Festival yang sudah memasuki tahun kelima menunjukkan adanya keberlanjutan dan minat pelaku usaha untuk kembali berpartisipasi.

Ia menyebut sekitar 70 persen stan pada festival tahun ini masih diisi peserta lama. Sementara 30 persen lainnya merupakan peserta baru. Bahkan, masih terdapat peserta yang mengantre untuk ikut dalam kegiatan tersebut.

"Dan bahkan yang kelima kali ini 70 persennya adalah masih stan-stan yang lama. Artinya pengisinya masih dari yang lama-lama. Dan ada penambahan 30 persen dari yang baru, bahkan masih ada yang mengantre," ujarnya.

Agung mengatakan Pemko Pekanbaru ingin kegiatan seperti RJIC Muamalah Festival tidak berhenti pada aktivitas perdagangan. Festival juga diharapkan menjadi ruang kolaborasi untuk menghadirkan pelayanan pemerintah secara langsung di tengah masyarakat.

Karena itu, Pemko Pekanbaru turut menghadirkan sejumlah layanan dari organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya layanan perizinan dan administrasi kependudukan melalui Disdukcapil.

Selain itu, pemerintah juga akan mencoba menghadirkan layanan pembayaran pajak, pembuatan paspor serta layanan pemerintah lainnya. Pemko turut menyediakan Pasar Murah dan stan terkait penanganan anak stunting.

"Kami di sini bersama Kepala Kemenag dan seluruh jajaran tentu ingin bagaimana kegiatan-kegiatan seperti ini tidak hanya tentang melakukan perdagangan, tapi juga memasukkan tentang pelayanan pemerintah agar lebih dekat lagi kepada masyarakat," jelasnya.

"Kami tampil dengan beberapa dinas di sini, baik tentang perizinan, baik juga dengan Disdukcapilnya, baik nanti kita akan mencoba untuk layanan untuk membayar pajak, termasuk juga pembuatan paspor, termasuk yang lain. Ada pasar murah dan juga nanti ada membuka stan untuk anak-anak stunting," sambung Agung.

Ia berharap kolaborasi antara RJIC dan Pemko Pekanbaru dapat terus diperkuat sehingga penyelenggaraan festival pada tahun-tahun mendatang semakin besar dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Dan tentu ini harapannya bisa berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pekanbaru. Sekali lagi selamat ya untuk RJIC yang tentunya panitia yang luar biasa, sukses dalam menyelenggarakan seperti ini. Mudah-mudahan tahun depan lebih besar lagi kegiatannya," pungkasnya.

Asap Masih Selimuti Pekanbaru, Peserta Didik Diingatkan Pakai Masker dan Kurangi Aktivitas Luar Kelas

Mon, 05 Oct 2026 15:05:24 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, masih menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas di tengah kabut asap yang masih menyelimuti Pekanbaru.

Para peserta didik tingkat PAUD hingga SMP di Pekanbaru, diminta untuk menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar kelas.

Apalagi kabut asap masih terlihat di Pekanbaru, pada Senin (5/10/2026). Kualitas udara dengan konsentrasi partikulat (PM2.5) di Pekanbaru yang dirilis BMKG masih dalam kategori tidak sehat.

"Untuk sekolah masih pembelajaran tatap muka," kata Plt Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, Abdul Jamal.

Menurutnya, walau pembelajaran tetap di sekolah, ia menegaskan pembelajaran tatap muka masih dilakukan secara terbatas.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemko mengantisipasi dampak kualitas udara yang masih perlu dipantau.

Para peserta didik juga diminta tetap menggunakan masker selama beraktivitas dan mengurangi kegiatan pembelajaran di luar kelas.

"Jika anak-anak sedang batuk, sesak napas, atau kurang sehat jangan dipaksakan," ucapnya.

Ia mengingatkan kondisi kesehatan anak menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan PTM terbatas tersebut. Karena itu, peserta didik yang mengalami gangguan kesehatan tidak perlu dipaksakan mengikuti pembelajaran di sekolah.

Wawako Pekanbaru Lantik 19 Pejabat, Ini Daftarnya!

Wed, 07 Oct 2026 15:01:32 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru melakukan rotasi terhadap 19 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko, Rabu (7/10/2026) sore.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan berlangsung di Komplek Perkantoran Pemerintah Tenayan Raya. Prosesi pelantikan dipimpin langsung Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Zulhelmi Arifin serta para kepala organisasi perangkat daerah (OPD).

Sebanyak 19 pejabat yang dilantik menempati berbagai posisi, mulai dari jabatan strategis sebagai Inspektur Inspektorat, sekretaris dinas, kepala bidang, kepala bagian, hingga jabatan lurah.

Markarius mengatakan, proses pengisian jabatan di lingkungan Pemko Pekanbaru dilakukan dengan menerapkan manajemen talenta. Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menempatkan ASN sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.

"Proses pengisian jabatan di Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerapkan manajemen talenta. Dengan proses ini memberi ruang untuk menempatkan sumber daya manusia dengan kompetensinya," kata Markarius dalam sambutannya.

Menurutnya, rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari penyegaran organisasi sekaligus upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, para pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan jabatan dan lingkungan kerja barunya.

Markarius juga menekankan agar para pejabat mengutamakan pelayanan publik yang cepat dan tepat serta tetap menjalankan tugas sesuai dengan aturan yang berlaku.

Adapun 19 pejabat yang dilantik yakni:

1. Samto, sebagai Inspektur Inspektorat Kota Pekanbaru.

2. Muhammad Zaki, S.STP., M.Si., sebagai Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

3. Langgeng Wahyudi, S.T., M.N., sebagai Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru.

4. Indah Vidya Astuti, S.STP., sebagai Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru.

5. Rian Wibowo, S.STP., M.Si., sebagai Kepala Bidang Pengembangan Sistem Transportasi Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

6. Raisah Vinora Putri, S.STP., sebagai Kepala Bidang Kelembagaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.

7. Yesi Sartika, S.Pd.I., M.Si., sebagai Sekretaris Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru.

8. Malindo Irjayanto Pratama, S.STP., sebagai Lurah Tangkerang Utara Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

9. Hamdan, S.A.P., sebagai Lurah Muara Fajar Timur Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

10. Zulkifli, S.P., sebagai Lurah Kampung Tengah Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru.

11. Gusti Henni Purwanti, S.S., sebagai Lurah Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru.

12. Kamsahid, S.Sos., sebagai Kepala Seksi Pelayanan Terpadu Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru.

13. Masjo Endri, S.E., sebagai Kepala Subbagian Keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.

14. Fadli Budi Perwira, S.T., sebagai Kepala Subbagian Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Pekanbaru.

15. Mukhlis, S.K.M., M.Si., sebagai Kepala Subbagian Umum Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru.

16. Anggun Tiara Dwi Putri, S.E., M.M., sebagai Kepala Subbagian Keuangan Rumah Sakit Daerah Madani Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

17. Yen Hendri, M.K.M., sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Sumber Daya dan Informasi Rumah Sakit Daerah Madani Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.

18. Hafiz Zulfi, S.Tr.Tra., sebagai Kepala UPT Pengelolaan Trans Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

19. Mutia Nurul Aini, S.Tr.Tra., sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha UPT Pengelolaan Trans Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru.

Wawako Pekanbaru Jalani Salat Memohon Hujan Bersama Warga di Masjid Agung Ar Rahman

Fri, 09 Oct 2026 14:34:20 +0700

PEKANBARU - Wakil Wali Kota (Wawako) Pekanbaru Markarius Anwar menjalani Salat Istisqa di halaman Masjid Agung Ar-Rahman, Kota Pekanbaru, Jumat (9/10/2026). Ia menjalani salat meminta hujan ini bersama para jemaah yang hadir.

Ada sekitar seratus jemaah memadati halaman masjid di Jalan Jenderal Sudirman. Mereka berdoa agar hujan mengguyur kota sehingga bisa membantu upaya pemadaman kebakaran lahan.

Mereka juga berdoa agar kualitas udara Kota Pekanbaru bisa kembali membaik. Kualitas udara Kota Pekanbaru saat ini berada dalam kategori sangat tidak sehat.

"Kita berharap ada angin dan hujan sehingga bisa bersih udara kita, sebab kabut asap sudah lama dan semakin pekat," ujarnya usai Salat Istisqa.

Pemerintah Kota Pekanbaru mengajak warga untuk mendirikan Salat Istisqa hari ini. Ia menyebut bahwa salat ini juga berlangsung secara serentak di 15 kecamatan yang ada.

"Dalam waktu bersamaan, kita gelar Salat Istisqa di 15 kecamatan," ujarnya didampingi Kepala Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru Indra Maulana.

Markarius berharap agar hujan mengguyur sehingga kualitas udara Kota Pekanbaru bisa membaik. Ia menyampaikan bahwa kabut asap akibat kebakaran lahan ini bukan cuma berdampak bagi kesehatan warga, tetapi juga berdampak untuk aktivitas sehari-hari, terutama di sekolah. Anak-anak harus belajar dari rumah untuk sementara, karena kualitas udara Kota Pekanbaru belum membaik.

SF Hariyanto Dorong PMI Riau Kembangkan Bank Darah

Tue, 29 Sep 2026 14:32:35 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau mendorong Palang Merah Indonesia (PMI) Provinsi Riau memperkuat pelayanan kemanusiaan melalui pengembangan Bank Darah PMI. Hal tersebut disampaikan Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto saat menerima audiensi pengurus PMI Provinsi Riau di Ruang Kerja Wakil Gubernur Riau, Selasa (29/9/2026).

SF Hariyanto menilai ketersediaan darah merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, PMI perlu memiliki sistem penyediaan darah yang semakin kuat agar kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi secara cepat dan memadai.

"Ke depan kita perlu mengembangkan Bank Darah di PMI Provinsi Riau, sehingga ketersediaan darah dapat terjamin dan masyarakat yang membutuhkan bisa mendapatkan darah dengan lebih cepat," ucapnya.

Menurut SF, pengembangan Bank Darah dapat menjadi salah satu langkah strategis PMI dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan darah dalam kondisi mendesak.

Selain pengembangan fasilitas pelayanan darah, SF juga meminta PMI memperkuat koordinasi dengan Dinas Kesehatan. Setiap kegiatan PMI diharapkan tidak berjalan sendiri, tetapi diselaraskan dengan program pemerintah daerah.

"PMI agar berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam melaksanakan kegiatan dan jangan berjalan sendiri, setiap kegiatan juga harus dilaporkan secara berjenjang serta diselaraskan dengan program pemerintah, termasuk Cek Kesehatan Gratis," katanya.

Ia juga meminta PMI melakukan pembenahan dalam kepengurusan dan pengelolaan organisasi sehingga seluruh program kemanusiaan dapat berjalan lebih optimal.

Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Riau, Dr. Maal Mabror, MKM menyambut baik arahan Pemprov Riau terkait pengembangan Bank Darah. Menurutnya, penguatan fasilitas tersebut akan mendukung peningkatan pelayanan darah bagi masyarakat.

Maal mengatakan PMI Provinsi Riau terus menjalankan berbagai kegiatan kemanusiaan yang melibatkan PMI kabupaten/kota, relawan, pemerintah, dunia usaha, mitra PMI dan masyarakat.

Rangkaian kegiatan tersebut antara lain pelayanan kesehatan, donor darah, edukasi keselamatan, kepedulian terhadap kelompok rentan, pelestarian lingkungan serta kampanye kemanusiaan.

Neraca Perdagangan Riau Surplus US$12,37 Miliar hingga Agustus 2026

Thu, 01 Oct 2026 14:31:28 +0700

PEKANBARU - Neraca perdagangan Provinsi Riau mencatat surplus US$12,37 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026. Surplus tersebut berasal dari kinerja perdagangan sektor nonmigas maupun migas.

Statistisi Ahli Madya BPS Riau, Fitri Hariyanti, mengatakan surplus terbesar berasal dari sektor nonmigas yang mencapai US$12,05 miliar. Sementara sektor migas mencatat surplus US$322,46 juta.

“Neraca perdagangan Riau Januari–Agustus 2026 mengalami surplus US$12,37 miliar yang dipicu oleh surplus pada sektor nonmigas US$12,05 miliar dan sektor migas US$322,46 juta,” kata Fitri, Kamis (1/10/2026).

Kinerja positif tersebut ditopang nilai ekspor Riau yang sepanjang Januari-Agustus 2026 mencapai US$14,62 miliar. Nilai itu meningkat 2,33 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025.

Dari total tersebut, ekspor nonmigas mencapai US$14,19 miliar atau naik 5,72 persen dibandingkan Januari-Agustus 2025.

Sementara itu, nilai impor Riau pada periode yang sama mencapai US$2,24 miliar. Meski mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 103,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, nilai impor masih jauh di bawah nilai ekspor.

"Dari sisi impor, sektor nonmigas menyumbang US$2,14 miliar atau meningkat 108,56 persen. Sedangkan impor migas mencapai US$101,82 juta atau naik 30,75 persen," jelasnya.

Pada Agustus 2026 saja, neraca perdagangan Riau juga mencatat surplus US$2,05 miliar. Surplus tersebut terdiri atas surplus perdagangan nonmigas sebesar US$2,01 miliar dan surplus sektor migas sebesar US$40,89 juta.

Kinerja ekspor pada Agustus turut memperkuat surplus tersebut. Nilai ekspor Riau mencapai US$2,22 miliar atau meningkat 5,57 persen dibandingkan Agustus 2025.

Ekspor nonmigas menjadi penyumbang utama dengan nilai US$2,17 miliar atau naik 10,09 persen. Sementara ekspor migas tercatat US$49,52 juta, meski turun 62,26 persen dibandingkan Agustus 2025.

Dari sepuluh komoditas dengan nilai ekspor nonmigas terbesar sepanjang Januari-Agustus 2026, kenaikan terbesar terjadi pada lemak dan minyak hewan/nabati yang meningkat US$498,15 juta atau 6,37 persen.

Sebaliknya, penurunan terbesar terjadi pada komoditas bubur kayu atau pulp yang turun US$158,42 juta atau 12,24 persen.

Dari sisi tujuan, Tiongkok menjadi negara tujuan ekspor nonmigas terbesar Riau dengan nilai US$2,66 miliar. Selanjutnya India sebesar US$1,26 miliar dan Malaysia US$1,10 miliar. Ketiganya memberikan kontribusi 35,42 persen terhadap total ekspor nonmigas Riau.

Sementara itu, ekspor nonmigas Riau ke kawasan ASEAN mencapai US$2,51 miliar dan ke Uni Eropa sebesar US$1,58 miliar.

Di sisi impor, kenaikan terbesar berdasarkan komoditas terjadi pada kapal terbang dan bagiannya yang meningkat US$773,81 juta atau 11.003,81 persen.

Lonjakan impor juga terlihat berdasarkan penggunaan barang. Nilai impor barang modal sepanjang Januari-Agustus 2026 meningkat 1.102,21 persen menjadi US$960,01 juta.

“Demikian juga dengan bahan baku/penolong naik 25,15 persen menjadi US$1,28 miliar dan barang konsumsi naik 30,85 persen menjadi US$5,53 juta,” ujar Fitri.

Dengan nilai ekspor yang mencapai US$14,62 miliar dan impor US$2,24 miliar sepanjang Januari-Agustus 2026, selisih keduanya menghasilkan surplus perdagangan Riau sebesar US$12,37 miliar.

Komitmen Keamanan Siber, Pemprov Riau Terima Penghargaan BSSN

Tue, 06 Oct 2026 14:30:09 +0700

DEPOK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dianugerahi penghargaan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) atas komitmen dan telah mengorkestrasi keamanan digital yang melibatkan kabupaten/kota di Provinsi Riau.

Piagam penghargaan ini diserahkan oleh kepala BSSN dan diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Syahrial Abdi, dalam kegiatan pengukuhan bersama Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) organisasi sektor pemerintah dan pembangunan manusia, yang disiarkan melalui YouTube BSSN, Selasa (06/10/26).

Diketahui, penghargaan tersebut diberikan kepada Pemprov Riau karena semua kabupaten/kota di Provinsi Riau sudah memiliki Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS) teregistrasi 100 persen.

Adapun beberapa provinsi yang menerima penghargaan yang sama diantaranya, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Lampung, Provinsi Riau, Provinsi Banten dan Provinsi Kepulauan Riau.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada provinsi yang menerima penghargaan dari BSSN.

Nugroho Sulistyo Budi menerangkan, anugerah yang diberikan BSSN kepada beberapa provinsi tersebut karena telah menunjukkan inovasi, kontribusi, pengabdian dan pelayanan yang diberikan, sehingga provinsi tersebut patut diberikan apresiasi dalam perannya di bidang keamanan siber dan persendian.

"Saya mengucapkan selamat kepada para penerima penghargaan, penghargaan ini tidak sebatas sebagai suatu bentuk apresiasi namun juga diharapkan menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi seluruh pemerintah daerah untuk meningkatkan keamanan siber," ujarnya.

Kepala BSSN mengharapkan, bagi para penerima penghargaan ini agar terus meningkatkan kinerja, teladanan serta menghadirkan karya inovasi yang terbaik di bidang keamanan siber.

"Semoga kesuksesan terus menghampiri kita dalam setiap langkah pengabdian kita kepada bangsa dan negara," tutupnya.

Perluas Akses Hunian, Pemprov Riau Dorong Sinergi BSPS dan Pembiayaan Perumahan

Thu, 08 Oct 2026 14:28:59 +0700

PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, tidak hanya melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), tetapi juga melalui program pembiayaan perumahan.

Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Percepatan Program Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang diikuti Plt. Gubernur Riau, SF Hariyanto, secara virtual dari Ruang Rapat Gubernur, Kamis (8/10/2026).

SF Hariyanto mengatakan percepatan program perumahan membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, Balai PKP, BPN, perbankan hingga pengembang. Koordinasi tersebut diperlukan agar berbagai program perumahan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

"Kami terus mengawal program ini dengan berkoordinasi bersama balai, pemerintah kabupaten dan kota, BPN serta pihak-pihak terkait lainnya. Saya juga sering mengundang mereka dalam rapat untuk mendengar langsung kendala yang terjadi di lapangan, karena tujuan kita satu, yaitu mempercepat BSPS," tegasnya.

Menurut SF, dukungan terhadap masyarakat untuk memperoleh hunian layak perlu dilakukan melalui berbagai skema. Selain mempercepat BSPS, Pemprov Riau juga mendorong optimalisasi program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) serta pembiayaan perumahan melalui sinergi dengan perbankan dan pengembang.

"Program ini merupakan program Bapak Presiden yang perlu kita percepat dan kita selesaikan tepat waktu. Kami juga berharap ke depan alokasi untuk Riau dapat terus ditambah sehingga semakin banyak masyarakat yang mendapatkan manfaat dari program perumahan," ucap SF.

SF berharap koordinasi lintas sektor tersebut dapat terus diperkuat sehingga dukungan terhadap sektor perumahan di Riau tidak hanya menyelesaikan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan dan hunian layak.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian PKP, Didyk Choiroel, meminta Pemprov Riau bersama seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat koordinasi untuk mempercepat penyelesaian program yang masih berjalan.

"Kita bisa melakukan percepatan, terutama untuk pekerjaan yang masih tersisa. Mohon semua kabupaten dan kota dilibatkan agar penyelesaian program dapat bergerak lebih cepat dan tidak ada tahapan yang tertunda," tuturnya.

Didyk mengapresiasi koordinasi yang telah dilakukan Pemprov Riau dan mendorong pola tersebut terus diperkuat untuk pelaksanaan program pada tahun mendatang. Menurutnya, koordinasi sejak tahap pengusulan akan membuat proses verifikasi dan pelaksanaan program menjadi lebih terukur.

"Kalau koordinasi sudah dilakukan sejak awal dan data calon penerima sudah lengkap, pekerjaan kita pada 2027 akan jauh lebih cepat. Karena itu, kami mohon dukungan pemerintah daerah untuk memastikan seluruh dokumen dan informasi calon penerima tersedia sejak tahap pengusulan," pungkasnya.

Pelalawan Dinilai Jadi Titik Strategis Riau, GM FKPPI Desak Pembangunan Kodim Segera Direalisasikan

Thu, 08 Oct 2026 12:42:48 +0700

PELALAWAN — Ketua Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (GM FKPPI) PC 0410, Antonius Ridaryono, mendesak percepatan pembangunan Komando Distrik Militer (Kodim) di Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, karena wilayah tersebut dinilai memiliki posisi geografis strategis di tengah provinsi dan dinilai ideal untuk memperkuat jangkauan pertahanan serta keamanan.

Desakan itu disampaikan Antonius dengan mempertimbangkan letak Pelalawan yang berada di jantung Provinsi Riau.

Dalam rencanannya, kata Antonius, Kodim akan di bangun Jln. Sultan Syarif Hasim RT 03 RW 04 Kelurahan Kerinci Barat Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan.

Menurut dia, posisi tersebut menjadikan Pelalawan sebagai titik yang strategis untuk mendukung pusat komando dan kendali pertahanan serta keamanan wilayah.

Antonius Ridaryono menilai keberadaan satuan kewilayahan tingkat Kodim di Pelalawan dapat meningkatkan efektivitas jangkauan hingga seluruh kecamatan di Kabupaten Pelalawan. Fungsi tersebut tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pertahanan, tetapi juga tugas pembantuan lainnya.

“Secara geografis, dan Pelalawan sangat strategis karena posisinya berada tepat di tengah Provinsi Riau. Pembangunan Kodim di sini bukan hanya soal infrastruktur militer, tetapi juga upaya memperkuat sistem pertahanan dan keamanan daerah agar lebih responsif dan merata,” ujar Antonius Ridaryono, Kamis (09/04/2026).

Menurut Antonius, pembangunan satuan militer di Pelalawan juga berpotensi memberikan dampak positif terhadap stabilitas keamanan dan pembangunan ekonomi daerah. Pandangan tersebut dikaitkan dengan tugas TNI yang tidak hanya menjaga kedaulatan, tetapi juga turut berperan dalam pembangunan nasional.

Bagi GM FKPPI PC 0410, percepatan pembangunan Kodim di Pelalawan merupakan aspirasi yang perlu mendapatkan perhatian serius dari pihak terkait. Letak geografis yang dinilai strategis menjadi salah satu alasan utama agar rencana tersebut tidak berhenti pada pembahasan, tetapi dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami berharap aspirasi ini dapat didengar dan ditindaklanjuti oleh pihak terkait, baik di tingkat pusat maupun daerah, agar rencana pembangunan Kodim di Pelalawan dapat segera direalisasikan demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat Riau umumnya,” kata Antonius.

Ia menegaskan, penguatan satuan kewilayahan di Pelalawan diharapkan mampu mendukung pemerataan sistem pertahanan dan keamanan di Provinsi Riau. Aspirasi tersebut sekaligus membawa harapan agar kebutuhan masyarakat dan kepentingan strategis daerah dapat berjalan beriringan.

Antonius kemudian menutup pernyataannya dengan moto “Bersama Rakyat, TNI Kuat.” Bagi GM FKPPI PC 0410, pembangunan Kodim di Pelalawan diharapkan menjadi bagian dari penguatan keamanan sekaligus mendukung stabilitas daerah dalam jangka panjang.

Perkuat Daya Beli Masyarakat, Bupati Kampar Ahmad Yuzar Dan BI Riau Sepakati Langkah Strategis Pengendalian Inflasi

Wed, 02 Sep 2026 21:48:16 +0700

Bangkinang Kota — Bupati Kampar, Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., secara resmi membuka kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Kampar yang dirangkaikan dengan Capacity Building TPID di Bangkinang, Yang dimana kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruangan Lantai 3 Kantor Bupati Kampar, 2/9/2026.

Kegiatan yang mengusung tema "Penguatan Sinergi dan Kolaborasi untuk Optimalisasi Pengendalian Inflasi" ini dihadiri langsung oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Riau, Panji Ahmad, Kepala Bps Kampar Ir.Rozalinda M.E ,jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Kampar, serta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.

Dalam sambutannya,Bupati Kampar Ahmad Yuzar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan bahan pokok di daerah. Menurutnya, tantangan ekonomi global dan dinamika pasar lokal menuntut TPID untuk bertindak lebih proaktif, terukur, dan kolaboratif.

"Pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan oleh satu instansi saja. Diperlukan komitmen bersama, koordinasi yang solid antara Pemkab Kampar, Bank Indonesia, Forkopimda, serta seluruh pemangku kepentingan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian daerah tetap stabil," ujar Ahmad Yuzar.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BI Provinsi Riau, Panji Ahmad, menyambut baik komitmen Pemkab Kampar. Beliau memaparkan arah kebijakan dan strategi pengendalian inflasi regional, sekaligus memberikan materi peningkatan kapasitas (capacity building) bagi para anggota TPID Kampar guna memperkuat pemantauan stok, kelancaran distribusi, dan efektivitas komunikasi publik.

Melalui forum HLM dan capacity building ini, Pemkab Kampar bersama BI dan Forkopimda menyepakati sejumlah langkah strategis, di antaranya peningkatan kerja sama antardaerah (KAD), optimalisasi operasi pasar murah, serta penguatan data komoditas pangan utama secara real-time.

Riau termasuk 6 Provinsi Prioritas Pananganan Karhutla, Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar Komitmen Serius Dalam Pencegahan Karhutla Di Wilayah Kampar

Mon, 07 Sep 2026 21:46:45 +0700

Bangkinang Kota - Pemerintah Kabupaten Kampar mengikuti Rapat Koordinasi antara Pemerintah dengan perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) serta pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dalam rangka penanggulangan dan penanganan puncak Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Tahun 2026, di Ruang Command Center Kantor Bupati Kampar, Senin (7/9/2026).

Rapat Koordinasi melalui zoom meeting ini dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Republik Indonesia Djamri Chaniago yang diikuti oleh Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos, MT bersama Dandim 0313/KPR Letkol Czi. Satriady Prabowo, S.I.P., M.Si, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kampar Dwianto Prihartono, S.H., M.H, Kapolres Kampar AKBP Boby Putra Ramadhan Subayang dan Sekda Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP, M.Si serta Kepala OPD terkait.

Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 Tentang penganggulangan kebakaran hutan dan Lahan Menetapkan 6 Provinsi Sebagai Provinsi Prioritas Penanganan Karhutla. yaitu:

1. Kalimantan Barat
2. Riau.
3. Kalimantan Selatan
4. Kalimantan Tengah
5. Sumatera Selatan
6. Jambi

Dengan total terbakar 72.009,10 Ha dan saat ini seluas 734.81 ha masih belum padam. (Sumber BNPB Pusat)

Menurut Menko Polkam Djamri Chaniago menjelaskan adapun penanganan Karhutla di Provinsi lain yaitu di IKN-Kalimantan Timur belum padam saat ini 458 ha, di Kabupaten Teluk Bentuni Papua Barat belum padam saat ini 223.5 ha.

Kawasan Gunung Butak Jawa timur masih belum padam 16,5 ha, di TPA Putri Cempo Surakarta jawa tengah masih belum padam 4.6 ha, dan terkahir di Kawasan Gunung Ijen Jawa Timur belum padam 2.5 ha.

“Karhutla juga terjadi di beberapa wilayah lainnya seperti di Kawasan Gunung dan Pembuangan Akhir (TPA). Tercatat seluas 705,1 ha lahan terbakar di luar 6 Provinsi Prioritas masih dalam Penanganan.”ungkap MenkoPolkam.”

Adapun upaya yang sudah di tangani yaitu, Mengarahkan Personil Gabungan terdiri dari BNPB, TNI/Polri, Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni dan relawan dengan total Personil 43.481 Personil dengan Rincian Khususnya Riau yaitu 1.694 Personil.

Menteri Polkam Djamri Chaniago juga menjelaskan bahwa penanggulangan Karhutla membutuhkan komitmen, koordinasi dan tanggung jawab bersama. Pemerintah daerah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH diminta tidak hanya bergerak ketika kebakaran sudah terjadi, tetapi mengutamakan langkah pencegahan dan kesiapsiagaan.

“Pencegahan dan deteksi dini menjadi kunci utama. Setiap potensi titik api harus segera diketahui, dilaporkan dan ditangani secara cepat agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas.”ungkapnya.”

Selain kesiapan menghadapi kebakaran, perusahaan juga diharapkan berperan aktif dalam menjaga kawasan sekitar wilayah operasionalnya serta membangun kerja sama dengan masyarakat dalam upaya pencegahan Karhutla.

Usai Zoom Meeting Rakor, Dalam Rapat Internal Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar menyebutkan Karhutla adalah tanggung jawab kita bersama. Pencegahan harus dilakukan sejak dini, dan ketika ditemukan titik api harus segera ditangani agar tidak berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar,”

“Pemerintah Kabupaten Kampar komitmen serius dalam Penanganan Karhutla.”ungkapnya.”

Ia menjelaskan, perusahaan pemegang HGU dan PBPH memiliki peran penting dalam menjaga wilayah konsesi masing-masing. Perusahaan diharapkan memastikan kesiapan personel dan peralatan pemadaman, meningkatkan patroli serta melakukan pemantauan secara berkala terhadap kawasan yang rawan terjadi kebakaran.

“Selain kesiapsiagaan perusahaan, koordinasi lintas sektor juga harus terus diperkuat, terutama antara Pemerintah Kabupaten Kampar, TNI, Polri, BPBD, Damkar, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa, serta masyarakat.”ungkapnya.”

Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar mengingatkan pentingnya meningkatkan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pembukaan maupun pembersihan lahan dengan cara membakar.

“Yang paling utama adalah pencegahan. Jangan sampai kita terlambat bertindak ketika api sudah membesar dan sulit dikendalikan. Semua pihak harus bergerak cepat dan saling berkoordinasi”tutupnya.

Bupati Kampar: Jadikan Korpri Rumah Besar sebagai Naungan ASN

Mon, 14 Sep 2026 21:45:51 +0700

Bangkinang Kota — Bupati Kampar H. Ahmad Yuzar, S.Sos., M.T., meminta Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Kampar dijadikan sebagai rumah besar dan wadah bersama bagi seluruh ASN dalam membangun profesionalisme, meningkatkan kesejahteraan, serta memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar saat memberikan pengarahan pada pelantikan Pengurus Korpri Kabupaten Kampar periode 2025–2030 di Balai Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Senin (14/9/2026).

Menurutnya, Korpri memiliki posisi yang sangat strategis sehingga harus mampu memberikan perubahan signifikan dan manfaat nyata bagi seluruh anggotanya.

“Jadikan Korpri sebagai rumah besar tempat ASN bernaung. Berikan program-program yang menyentuh kebutuhan anggota, sehingga Korpri benar-benar dirasakan keberadaannya dan mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi ASN,” ujar Ahmad Yuzar.

Bupati juga menekankan pentingnya disiplin, integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Ia meminta seluruh anggota Korpri menjauhi praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta bersama-sama membangun budaya kerja yang bersih, profesional dan berorientasi pada pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Dengan jumlah anggota yang besar, Bupati meyakini Korpri memiliki kekuatan untuk menjadi motor penggerak pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Ia berharap kepengurusan baru di bawah Ketua Korpri Kabupaten Kampar Dr. Ardi Mardiansyah, S.STP., M.Si., mampu melanjutkan program-program yang baik serta menghadirkan inovasi yang memberikan manfaat bagi ASN, termasuk mempersiapkan anggota menghadapi masa pensiun secara sosial dan ekonomi.

Pemprov Riau Petakan Potensi Pajak, Pengawasan PBBKB Diperketat

Thu, 03 Sep 2026 21:44:25 +0700

PEKANBARU - Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Syahrial Abdi memimpin rapat terpadu Satuan Tugas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (OPAD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Rapat yang di Kantor Gubernur Riau, Kamis (3/9/2026) tersebut merupakan bagian dari evaluasi kinerja tim OPAD sekaligus memastikan potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan.

Syahrial Abdi mengatakan, rapat terpadu ini untuk melihat sejauh mana pelaksanaan tugas Satgas OPAD sekaligus memetakan berbagai potensi penerimaan yang masih dapat digali. Pertemuan hari ini juga sekaligus mempersiapkan rapat koordinasi sinergitas dengan para pelaku usaha dalam rangka optimalisasi pajak daerah.

Dari rapat tersebut, dikatakannya didapat sejumlah informasi dan data yang berkaitan dengan potensi penerimaan daerah, khususnya dari sektor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Data yang dibahas mencakup kuota BBM yang diperoleh Riau hingga fakta mengenai kebutuhan BBM.

"Kita mendapatkan informasi dan data yang cukup baik terkait PBBKB, mulai dari kuota yang diperoleh Riau sampai dengan fakta kebutuhan BBM di Riau," ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga dibahas langkah penertiban terhadap praktik pungutan atau distribusi BBM ilegal yang berpotensi mengganggu penerimaan daerah. Polda Riau juga telah melakukan tindakan terhadap praktik tersebut sekaligus menelusuri wajib pungut (Wapu) yang menjadi pemasok, termasuk asal-usul BBM yang disalurkan.

Syahrial menyampaikan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga akan melakukan audit terhadap wajib pungut sebagai bagian dari upaya mencocokkan data dan menemukan potensi selisih penerimaan.

"BPKP akan melakukan audit terhadap Wapu, melakukan penyesuaian data, dan menemukan gap, mana yang miss yang menjadi potensi pendapatan daerah," jelasnya.

Pembahasan lainnya menyangkut Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), terutama terkait regulasi yang menjadi dasar pemerintah daerah dalam menyusun standar operasional prosedur (SOP). Dalam evaluasi tersebut ditemukan masih adanya ketidakcukupan regulasi dari pemerintah pusat yang menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dalam menjalankan optimalisasi penerimaan secara maksimal.

Ke depan, Forkopimda Riau akan bersama-sama mengumpulkan perusahaan dan pelaku usaha untuk mengikuti forum diskusi serta paparan mengenai kondisi dan potensi pendapatan daerah di Riau. Dalam forum tersebut, dunia usaha juga akan diberikan pemahaman mengenai kontribusi pajak yang semestinya masuk ke daerah dan pentingnya kontribusi tersebut bagi perputaran ekonomi Riau.

"Bagi dunia usaha yang patuh, kami berterima kasih, tetapi bagi yang masih bermain-main dengan celah, hari ini celahnya semakin sempit," tegasnya.

Update! Daftar Pembatalan 24 Penerbangan di Pekanbaru akibat Abu Vulkanik Krakatau

Sun, 06 Sep 2026 21:43:27 +0700

Cek di Sini! 24 Penerbangan di Bandara SSK II Batal Terbang, Termasuk Rute Kuala Lumpur-Pekanbaru

PEKANBARU - Sebanyak 24 penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II (SSK II) Pekanbaru dibatalkan, Minggu (6/9/2026).

Pembatalan tersebut merupakan dampak erupsi Anak Gunung Krakatau yang menyebabkan penyebaran abu vulkanik (volcano ash) di ruang udara serta adanya penyesuaian operasional di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta.

Data Bandara SSK II Pekanbaru menunjukkan, hingga pukul 11.18 WIB, terdapat 24 penerbangan yang masuk dalam daftar pembatalan.

Berikut daftar penerbangan yang terdampak:

1. Pelita Air 329 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

2. Pelita Air 320 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

3. Pelita Air 321 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

4. Pelita Air 322 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

5. Pelita Air 323 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

6. Citilink 936 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

7. Citilink 937 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

8. Citilink 932 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

9. Citilink 933 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

10. Citilink 939 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

11. Lion Air 292 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

12. Lion Air 393 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

13. Lion Air 390 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

14. Lion Air 161 rute Kuala Lumpur (KUL)-Pekanbaru (PKU)

15. Lion Air 391 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

16. Super Air Jet 919 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

17. Super Air Jet 866 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

18. Super Air Jet 867 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

19. Batik Air 6852 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

20. Batik Air 6857 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

21. Garuda 172 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

22. Garuda 175 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

23. Garuda 174 rute Jakarta (CGK)-Pekanbaru (PKU)

24. Garuda 177 rute Pekanbaru (PKU)-Jakarta (CGK)

General Manager Bandara SSK II Pekanbaru, Achmad, mengatakan pembatalan dilakukan dengan mempertimbangkan keselamatan penumpang dan kru pesawat.

"Pembatalan penerbangan ini dilakukan guna menjaga keselamatan baik penumpang maupun kru pesawat," ungkapnya.

Dengan adanya pembatalan tersebut, penumpang yang memiliki jadwal penerbangan melalui Bandara SSK II Pekanbaru diminta tidak langsung menuju bandara sebelum memastikan kembali status penerbangannya.

"Pihak bandara mengimbau calon penumpang memantau perkembangan jadwal penerbangan dan berkoordinasi dengan maskapai masing-masing," imbaunya.

Pengecekan ini penting karena informasi penerbangan dapat berubah mengikuti kondisi sebaran abu vulkanik dan penyesuaian operasional di bandara tujuan maupun asal.

Tim operasional Bandara SSK II Pekanbaru juga telah berkoordinasi dengan pihak maskapai dan instansi terkait untuk menangani penumpang yang terdampak penundaan maupun pembatalan penerbangan.

Selain itu, pembaruan informasi mengenai penerbangan yang terdampak dilakukan secara berkala mengikuti perkembangan kondisi.

Gangguan penerbangan tersebut berkaitan dengan aktivitas erupsi Anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung.

Erupsi menerus mulai teramati sejak Jumat (4/9/2026) sekitar pukul 23.07 WIB. Aktivitas tersebut disertai suara gemuruh atau dentuman serta fenomena lava fountain.

Penyebaran abu vulkanik di ruang udara menjadi salah satu faktor yang memengaruhi operasional penerbangan. Kondisi tersebut juga berdampak terhadap operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta.

"Karena itu, masyarakat yang akan melakukan perjalanan udara dari maupun menuju Pekanbaru diminta mengikuti informasi terbaru dari maskapai dan pihak bandara," imbuhnya.

Manajemen InJourney Airports Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II menyatakan terus bersinergi dengan seluruh stakeholder bandara untuk memastikan pelayanan kepada pengguna jasa tetap berjalan.

Pihak bandara juga berharap kondisi erupsi Anak Gunung Krakatau dapat segera teratasi sehingga operasional penerbangan dapat kembali normal.

Bupati Siak Tetap Kawal Karhutla dari Jakarta, Instruksi Siang Malam Tak Putus

Wed, 09 Sep 2026 21:42:13 +0700

PEKANBARU – Tubuhnya berada di Jakarta mengikuti pendidikan KPPD Lemhannas Angkatan IV 2026. Namun perhatian Bupati Siak, Dr Afni Zulkifli, tak pernah benar-benar meninggalkan daerah yang dipimpinnya.

Di tengah kewajiban mengikuti pendidikan yang ditaja Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Afni tetap aktif memantau kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Siak. Instruksi kepada tim di lapangan terus mengalir, siang maupun malam.

Wakil Bupati Siak Syamsurizal mengatakan, absennya Afni secara fisik di Siak tidak membuat komando penanganan Karhutla terputus. Koordinasi tetap berjalan bersama jajaran pemerintah daerah, kepolisian dan tim pemadam.

“Instruksi beliau bisa dikatakan tak putus-putus. Siang malam selalu aktif. Atas perintah beliau juga, mungkin cuma di Siak yang paling aktif mempublikasikan update kondisi ISPU di seluruh kecamatan setiap hari,” kata Syamsurizal.

Menurut dia, informasi kualitas udara tersebut bukan sekadar laporan rutin. Data ISPU menjadi penting untuk mengantisipasi dampak asap, termasuk dalam menentukan kebijakan pembelajaran di sekolah.

Syamsurizal juga meminta tidak ada pihak yang mempersoalkan keikutsertaan Afni dalam pendidikan tersebut. Sebab, kehadiran Bupati Siak dalam KPPD Lemhannas merupakan kewajiban dan tidak dapat diwakilkan.

“Bupati Siak diundang resmi dan satu-satunya kepala daerah dari Riau yang diundang pada angkatan tersebut. Beliau memang tidak di Siak fisiknya, tapi perhatian dan instruksi-instruksinya tetap sampai kepada kami setiap saat, setiap hari,” tegasnya.

Kapolres Siak Sepuh juga merasakan langsung intensnya komunikasi dengan Afni. Bahkan sebelum berangkat ke Jakarta, Bupati Siak bersama jajaran sudah turun ke sejumlah lokasi Karhutla, termasuk kawasan Tasik Betung dan Sungai Mandau.

“Kita benar-benar kerja kolaborasi, bahkan intens komunikasi untuk membagi kerja pasukan pemadam setiap hari,” kata Sepuh.

Sejumlah kebutuhan penting di lapangan juga menjadi perhatian Afni. Salah satunya pengerahan alat berat dari perusahaan sekitar untuk membantu membuat sekat bakar agar api tidak semakin meluas.

Dukungan Afni juga dirasakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku Karhutla. Sepuh menyebut Bupati Siak bahkan datang langsung ke Polres bersama Kepala BKSDA Riau sebelum berangkat mengikuti pendidikan.

Selama berada di Jakarta, Afni tetap membantu penyediaan peta wilayah, status administrasi kawasan hingga menghubungkan penyidik dengan saksi ahli dari UPT Kementerian. Dukungan tersebut dinilai mempercepat proses penegakan hukum dan penetapan tersangka.

Sementara itu, Kadaops Manggala Agni Siak Ikhsan mengatakan komunikasi dengan Afni tetap berjalan lancar. Bahkan koordinasi dari tingkat provinsi hingga pusat ikut diperkuat sehingga Siak beberapa kali mendapat dukungan water bombing.

“Bisa dikatakan beliau sangat aktif. Kami bersyukur dengan pengalaman dan komunikasi beliau. Alhamdulillah sampai Bapak Pangdam dan Kapolda Riau turun langsung mengawal Siak meski beliau sedang pendidikan,” ujarnya.

Bagi Ikhsan, perhatian Afni terasa berbeda karena sebelum berangkat ke Jakarta, Bupati Siak kerap berada langsung di tengah tim pemadam. Bahkan pernah bertahan di lokasi hingga dini hari untuk memastikan penanganan api berjalan.

Bukan hanya soal api, kebutuhan sederhana para pemadam seperti makanan dan air minum pun ikut diperhatikan. Ikhsan mengingat, sebelum berangkat pendidikan, Afni bahkan ikut memasak untuk tim pemadam.

“Semangat beliau memberi kami semangat juga. Menjadi kunci kekompakan tim untuk pantang pulang sebelum padam,” katanya.

Kini, meski Afni masih berada di Jakarta, penanganan Karhutla di Siak tetap berjalan. Ikhsan menyebut tinggal dua titik yang masih dalam penanganan, sementara sejumlah lokasi lainnya memasuki tahap pendinginan.

“Untuk Siak Alhamdulillah semua lokasi dapat dikendalikan dengan baik. Ada dua titik pemadaman dan hanya tinggal pendinginan di beberapa lokasi,” ujarnya.

Monumen F-16 Lanud Roesmin Nurjadin Tampilkan Wajah Baru

Thu, 10 Sep 2026 21:41:09 +0700

PEKANBARU - Monumen pesawat tempur F-16 di kawasan Pangkalan Udara Roesmin Nurjadin (Lanud Rsn) kini punya wajah baru. Burung besi buatan Amerika tersebut yang pernah memperkuat pertahanan Indonesia tersebut dicat ulang kembali.

"Keberadaan monumen F-16 memiliki makna lebih dari sekadar penghias kawasan satuan. Monumen tersebut menjadi simbol semangat pengabdian dan profesionalisme," kata Danlanud Marsma TNI Abdul Haris, Kamis (10/9/26).

Monumen pesawat tempur F-6 tersebut tepatnya berada di markas utama Komando Lanud Rsn. Pengecatan ulang dilaksanakan oleh personel Structure Repair Skadron Teknik 045 Depohar 80. Tujuannya untuk menjaga kondisi fisik sekaligus memperindah salah satu ikon yang menghiasi kawasan Lanud tersebut.

Dengan balutan cat yang kembali terlihat segar, pesawat F-16 sebagai monumen tidak hanya memberikan nilai estetika bagi lingkungan satuan. Tetapi juga menjaga bagian dari sejarah dan perjalanan penerbangan TNI - AU.

Hanya saja di bagian ekor pesawat ada tambahan dasar warna hitam dikombinasikan ilustrasi gambar seperti kesatria pandawa arjuna yang sedang memanah.

“Monumen ini menjadi pengingat bagi kita semua akan sejarah, semangat, dedikasi, dan kejayaan para prajurit TNI Angkatan Udara dalam melaksanakan tugas menjaga kedaulatan udara Indonesia,” tegasnya.

Sebagai informasi tambahan, selain monumen pesawat tempur F-16, di kawasan Lanud Rsn juga ada monumen A-4 Skyhawk. Monumen pesawat ini juga memiliki sejarah panjang atas perjalanan pertahanan udara Indonesia pada dekade 80-an.

Monumen pesawat tempur A-4 Skyhawk terletak di depan pos depan pintu masuk utama Lanud Rsn, diresmikan 25 Februari 2012 oleh KSAU Marsekal TNI Imam Sufaat.

Kadiskes Riau Tekankan Pentingnya Sinergi Data untuk Pelayanan Kesehatan di Era Digital

Mon, 14 Sep 2026 21:40:13 +0700

PEKANBARU - Mewakili Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli hadir pada Kuliah Umum Universitas Hang Tuah Pekanbaru, Senin (14/9/2026).

Kegiatan dengan tema "Sinergi Hukum, Teknologi Informasi dan Kesehatan Dalam Pemanfaatan Data di Era Digital Untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat dan Berdampak" tersebut menghadirkan Kapolda Riau Irjen Pol Dr Herry Heryawan sebagai Pemateri.

Dikatakan Zulkifli, pilihan tema ini sangat dekat dengan kebutuhan pemerintah daerah, bagaimana menggunakan data untuk memperbaiki pelayanan, sekaligus menjaga hak masyarakat.

"Saat ini, kebutuhan terhadap data sangat konkret. Di mana pelayanan perlu diperkuat, siapa yang harus didahulukan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar memperbaiki keadaan masyarakat," kata Zulkifli.

Karena itu, katanya, arah pemanfaatan data di Riau harus membantu pemerintah mengambil keputusan lebih cepat, dengan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Kita perlu memperkuat keterhubungan informasi dari puskesmas hingga rumah sakit, sekaligus kesesuaiannya dengan SATUSEHAT yang dikembangkan Kementerian Kesehatan," ucap Zulkifli.

Dikatakannya, bagi Provinsi Riau, keterhubungan informasi tersebut diperlukan dalam membantu membaca kebutuhan obat, ketersediaan tenaga kesehatan, dan kesenjangan pelayanan antarwilayah. Informasi itu kemudian menjadi dasar untuk menentukan dukungan yang paling dibutuhkan.

"Dalam pengembangan sistem, kemudahan kerja petugas juga harus menjadi perhatian. Pencatatan perlu disederhanakan agar waktu tenaga kesehatan lebih banyak tersedia untuk melayani pasien. Ukuran keberhasilannya harus terlihat pada berkurangnya waktu tunggu, lancarnya rujukan, dan cepatnya tindak lanjut kepada warga. Kebutuhan itu juga berlaku dalam menghadapi risiko lingkungan," ungkapnya.

Terlebih lagi, kata Zulkifli, data titik panas, kualitas udara, dan laporan gangguan kesehatan perlu dianalisis bersama. Dengan demikian, informasi lingkungan dapat membantu menentukan kesiapan fasilitas kesehatan, perlindungan kelompok rentan, serta penyampaian peringatan kepada masyarakat.

"Di sinilah kerja sama pemerintah, kepolisian, perguruan tinggi, dan media mempunyai peran yang saling menguatkan. Kepercayaan masyarakat menjadi dasar dari seluruh upaya tersebut. Karena itu, sistem pelayanan perlu dibangun dengan tujuan penggunaan data yang jelas, pembatasan akses, dan tanggung jawab pengelolaan yang tegas. Untuk penelitian dan publikasi, identitas pribadi harus dilindungi sesuai ketentuan," ungkapnya.

Ke depannya, kata Zulkifli, pemanfaatan kecerdasan buatan juga perlu disiapkan dengan matang. Penggunaannya harus melalui pengujian yang memadai, memperhatikan kondisi masyarakat setempat, serta tetap berada dalam pengawasan tenaga yang kompeten.

"Layanan digital juga harus dapat dijangkau warga di pesisir, kepulauan, dan perdesaan. Pendampingan bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi perlu tersedia. Kemajuan pelayanan harus dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ungkapnya.

Lebih lanjut dikatakannya, kebutuhan Riau ke depan membuka ruang pengabdian yang luas bagi mahasiswa. Di mana, saat ini membutuhkan tenaga kesehatan yang memahami data, ahli teknologi yang memahami proses pelayanan, serta tenaga hukum dan komunikasi yang mampu menjaga hak warga dan menjelaskan informasi secara benar.

"Kemampuan bekerja bersama itulah yang perlu tumbuh sejak di bangku kuliah. Melalui penelitian, praktik lapangan, dan pengabdian masyarakat, persoalan daerah dapat menjadi bahan pembelajaran sekaligus sumber solusi. Saya berharap agenda hari ini dapat memperluas pendidikan hukum, meningkatkan literasi kesehatan, serta membantu masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipercaya," pungkasnya.

Pemko Pekanbaru Perpanjang Program Hapus Denda Pajak Hingga 30 September

Tue, 01 Sep 2026 21:38:52 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru, memperpanjang program penghapusan denda pajak daerah hingga 30 September 2026.

Kebijakan yang ditetapkan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho, ini memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat untuk menyelesaikan kewajiban pajak yang masih tertunggak tanpa dibebani sanksi administrasi berupa denda.

Penghapusan denda tersebut mayoritas berlaku untuk berbagai sektor pajak daerah. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengatakan, kebijakan ini merupakan bentuk keringanan pemerintah bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan pajak.

"Diharapkan program ini dapat meringankan masyarakat. Masyarakat bisa membayar pajak tanpa membayar tunggakan dendanya," kata Agung Nugroho, Selasa (1/9/2026).

Agung menjelaskan, penghapusan denda berlaku hampir untuk seluruh sektor pajak daerah. Di antaranya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan, makanan dan/atau minuman, serta kesenian dan hiburan.

Selain itu, kebijakan tersebut juga mencakup Pajak Tenaga Listrik, Pajak Jasa Parkir, Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, serta Pajak Opsen Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Penghapusan sanksi administratif juga diberikan atas keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) bagi wajib pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta PBJT.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, T Denny Muharpan, mengimbau masyarakat memanfaatkan perpanjangan program tersebut sebelum kembali berakhir pada 30 September 2026.

Menurutnya, pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Kantor Bapenda, Unit Pelaksana Teknis (UPT), maupun sejumlah posko pelayanan yang telah disiapkan.

"Banyak keringanan yang diberikan bapak wali kota, para wajib pajak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelesaikan kewajiban pajaknya," ucap Denny.

Tak hanya layanan tatap muka dan pelayanan keliling, Bapenda juga menyediakan berbagai kanal digital untuk memudahkan masyarakat membayar PBB-P2.

Wajib pajak dapat melakukan pembayaran melalui BRK Syariah, BNI, Bank BJB, BCA Mobile, BRImo, QRIS, Tokopedia, DANA, Blibli, POSPAY, OVO, dan Gojek.

Dengan berbagai pilihan tersebut, masyarakat tidak perlu selalu datang langsung ke kantor pelayanan pajak. Pembayaran dapat dilakukan melalui kanal digital yang tersedia sehingga lebih praktis dan mudah.

Bapenda Pekanbaru pun mengingatkan masyarakat agar tidak menunda pembayaran hingga mendekati batas akhir program. Kesempatan penghapusan denda ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk menuntaskan kewajiban pajak sekaligus menghindari munculnya beban sanksi administrasi kembali.

Denny menegaskan, pajak yang dibayarkan masyarakat pada akhirnya akan kembali dalam bentuk pembangunan dan pelayanan publik.

"Karena pajak yang dibayarkan juga akan kembali masyarakat, berupa bentuk pembangunan yang kita rasakan saat ini. Seperti perbaikan jalan, drainase, hingga bantuan biaya sekolah," pungkasnya.

Sambut Kajari Baru, Pemko Pekanbaru-Kejari Perkuat Sinergitas

Thu, 03 Sep 2026 21:37:46 +0700

PEKANBARU - Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru memperkuat sinergitas dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Penguatan kerja sama tersebut dibahas dalam kegiatan coffee morning antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru yang digelar di Aula Lantai 6 Komplek Perkantoran Pemerintah Kota Pekanbaru, Tenayan Raya, Kamis (3/9/2026).

Kegiatan tersebut sekaligus menjadi momentum silaturahmi antara jajaran Pemko Pekanbaru dengan Kepala Kejari (Kajari) Pekanbaru, Dr Carel Williams, yang baru saja dilantik dan ditugaskan di Kota Pekanbaru.

Wali Kota (Wako) Pekanbaru, Agung Nugroho, bersama jajaran pejabat di lingkungan Pemko Pekanbaru menyambut langsung kedatangan Kajari Pekanbaru beserta rombongan.

"Kami mengucapkan selamat datang kepada bapak Kajari yang baru, dan selamat bergabung menjadi masyarakat Pekanbaru," kata Agung Nugroho usai kegiatan coffee morning.

Menurut Agung, sinergitas yang semakin kuat antara Pemko Pekanbaru dan Kejari Pekanbaru diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kerja sama tersebut juga diharapkan dapat mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, termasuk program-program Presiden RI Prabowo Subianto.

"Kita berharap dengan sinergitas ini bisa lebih mensejahterakan masyarakat dan mendukung program-program dari Presiden RI, Prabowo Subianto," ujarnya.

Sementara itu, Kajari Pekanbaru Carel Williams menyebut kegiatan coffee morning tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi setelah dirinya mendapat tugas baru di Kota Pekanbaru.

"Kita semua bersilaturahmi, untuk melanjutkan sinergitas serta kerja sama yang terjalin selama ini dengan baik," ucapnya.

Tak hanya silaturahmi, Kejari Pekanbaru juga menyatakan kesiapan untuk memberikan pendampingan terhadap berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemko Pekanbaru.

Carel menyebut, sejumlah persoalan yang dapat menjadi bagian dari pendampingan tersebut di antaranya berkaitan dengan aset pemerintah maupun temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang hingga kini belum terselesaikan.

"Dimana kita nanti juga akan menggandeng APIP juga sebagai aparat pengawas internal pemerintah, untuk menyelesaikan hal tersebut sebagai sinergitas yang baik," pungkasnya.

Walikota Pekanbaru Keluarkan Instruksi Siaga Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla

Sun, 06 Sep 2026 21:35:39 +0700

PEKANBARU - Walikota Pekanbaru Agung Nugroho mengeluarkan Instruksi Walikota Pekanbaru Nomor: P.500.8.5.4/Setda-Tapem/6/2026 tentang Peningkatan Kesiapsiagaan, Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan di Kota Pekanbaru.

Surat instruksi ini ditandatangani di Pekanbaru, Sabtu, (5/9/2026) dan ditujukan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru, Asisten, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Pekanbaru, serta para camat dan lurah se-Kota Pekanbaru.

Dalam instruksinya, Walikota Pekanbaru Agung Nugroho menyampaikan:

Melaksanakan peningkatan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, dan pengendalian Karhutla di Kota Pekanbaru secara terkoordinasi sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Diantaranya dengan melakukan:

a. pemetaan wilayah rawan sebagai dasar penetapan prioritas pencegahan, kesiapsiagaan, dan pemantauan;

b. penyiapan personel, sarana dan prasarana, sumber air, alat dan mesin pertanian, alat berat, serta sumber daya pendukung lainnya sesuai kebutuhan;

c. pemantauan wilayah rawan dengan memanfaatkan informasi cuaca, peringatan dini, titik panas, laporan lapangan, dan sumber informasi lainnya;

d. penerimaan dan verifikasi laporan sebagai dasar penanganan kejadian secara cepat dan terkoordinasi;

e. pengerahan personel dan peralatan sesuai kondisi dan kebutuhan di lokasi kejadian;

f. penertiban terhadap aktivitas pembukaan atau pembersihan lahan. dengan cara membakar sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan;

g. penanganan dampak kesehatan dan lingkungan berdasarkan perkembangan kondisi;

h. pemenuhan kebutuhan dukungan lintas wilayah, lintas instansi, dan sumber daya lainnya melalui jalur koordinasi sebagaimana diatur dalam Instruksi ini; dan

i. pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan sebagai bahan pengendalian, evaluasi, dan pengambilan keputusan.

Kemudian, Khusus kepada Sekda Kota Pekanbaru, agar mengoordinasikan dan mengendalikan keterpaduan pelaksanaan, perencanaan, penganggaran, dan dukungan sumber daya dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla, memimpin evaluasi pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Sekda juga harus memberikan arahan terhadap permasalahan yang memerlukan penanganan lintas sektor dan melaporkan perkembangan pelaksanaan dan permasalahan strategis kepada Walikota," jelasnya.

Kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat. Daerah Kota Pekanbaru, diminta agar mengoordinasikan pelaksanaan tugas BPBD, Satpol PP, DPKP, Dinkes, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum, Camat, dan Lurah.

"Mengoordinasikan kesiapsiagaan, pencegahan, penanganan, penertiban, pelayanan kesehatan, serta pengendalian kewilayahan, dukungan dengan Pemprov Riau, Pemkab/Pemko lainnya, TNI, Polri, BNPB, BMKG serta kementerian/lembaga dan instansi vertikal lainnya sesuai kebutuhan," jelasnya.

Asisten Pemerintah dan Kesra juga harus mengoordinasikan penanganan kejadian yang memerlukan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi dan melaporkan hasil pelaksanaan dan permasalahan kepada Sekda Pekanbaru.

Kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan tugas DPP, DLHK, PUPR, dan Bagian Sumber Daya Alam.

Koordinasi penyediaan dan pemanfaatan alat dan mesin pertanian, sarana dan prasarana, alat berat, sumber air, serta sumber daya lainnya untuk mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Termasuk mengoordinasikan dukungan Pemprov Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha sesuai kebutuhan. Mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan sumber daya alam, lingkungan hidup, pertanian, sarana dan prasarana yang memerlukan penanganan lintas sektor atau dukungan pihak lair? dan melaporkan hasil pelaksanaan, kebutuhan dukungan, dan permasalahan kepada Sekda," jelasnya.

Kepada Kepala BPBD Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk mengoptimalkan Posko "Pekanbaru Siaga Karhutla di Kantor BPBD Pekanbaru sebagai pusat kendali, koordinasi, informasi, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan.

"Melakukan pemantauan wilayah rawan, titik panas, titik api, kondisi cuaca, dan peringatan dini serta melakukan verifikasi terhadap setiap informasi atau laporan kejadian; melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan melalui pengerahan personel dan peralatan, pemadaman, lokalisasi, pendinginan, serta pemantauan lokasi kebakaran sampai kondisi dinyatakan aman," jelasnya.

Selanjutnya, memastikan kesiapan personel, kendaraan, peralatan pemadaman, pompa, sumber air, dan sarana pendukung lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Dilanjutkan dengan menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan patroli pada wilayah prioritas bersama Satpol PP, DPKP, Camat, dan Lurah.

Menyusun dan memutakhirkan peta wilayah rawan kebakaran sampai tingkat kelurahan berdasarkan titik panas, riwayat kejadian, kondisi wilayah, dan laporan kewilayahan sebagai dasar penetapan wilayah prioritas pemantauan dan patroli. Sekaligus mengoordinasikan penguatan pencegahan, patroli, dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama TNI dan Polri melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

BPBD juga harus menyampaikan kebutuhan dukungan lintas wilayah dan lintas instansi kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta kebutuhan sarana, prasarana, alat berat, dan sumber daya lainnya kepada Asisten Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

"Menghimpun laporan harian seluruh Kecamatan dan mengintegrasikannya dengan data wilayah rawan, cuaca, titik panas, kejadian, personel, peralatan, sumber air, tindakan penanganan, dan dokumentasi sebagai bahan pengendalian dan evaluasi juga menyampaikan perkembangan kondisi Karhutla kepada sekretaris dan menyiapkan laporan pelaksanaan Instruksi ini sebagai bahan laporan Walikota kepada Gubernur Riau paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu dalam keadaan darurat," jelasnya.

BPBD juga harus menyiapkan jadwal dan bahan peninjauan lapangan Walikota bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah terhadap Posko, kesiapan personel dan peralatan, pelaksanaan penanganan, serta wilayah rawan kebakaran hutan dan lahan.

Kepada Kepala Satpol PP Pekanbaru diinstruksikan agar melaksanakan patroli pada wilayah rawan pembakaran lahan sesuai peta BPBD. Memeriksa aktivitas pembukaan lahan dibakar sesuai hasil patroli atau laporan serta berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam penanganan dugaan pelanggaran sesuai kewenangan.

Satpol PP diminta menghentikan kegiatan dan melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ditemukan pelanggaran, dan mendokumentasikan hasil patroli dan pemeriksaan sebagai bahan tindak lanjut.

"Dugaan pelanggaran yang memerlukan penanganan lebih lanjut dilaporkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagai bahan koordinasi dengan Polri dan mendukung pengamanan pelaksanaan penanggulangan kebakaran," jelasnya.

Kepada Kepala DPKP Pekanbaru diminta memeriksa dan memastikan kesiapan kendaraan, mesin pompa, selang, alat pelindung diri, dan peralatan pemadaman. Kemudian menetapkan regu, kendaraan, dan peralatan siap gerak dan menginventarisasi sumber air yang dapat digunakan untuk pemadaman pada wilayah rawan.

BPBD juga wajib meningkatkan kesiapan dan kemampuan regu pemadam serta relawan masyarakat pada wilayah rawan serta mengerahkan regu dan peralatan segera setelah menerima laporan kebakaran.

"Melaksanakan pemadaman dan pendinginan sampai kondisi dinyatakan aman dan menyampaikan hasil penanganan serta kebutuhan tambahan personel dan peralatan kepada BPBD," jelasnya.

Kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru untuk mendata kegiatan pertanian dan kelompok tani pada wilayah rawan kebakaran. Mengidentifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian untuk mendukung pengolahan lahan tanpa membakar.

Menginventarisasi alat dan mesin pertanian berdasarkan jenis, jumlah, kondisi, dan lokasi. Memfasilitasi pemanfaatan alat dan mesin pertanian berdasarkan kebutuhan. Serta elakukan pendampingan kepada kelompok tani dalam pengolahan lahan tanpa membakar.

"Sampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian yang belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk menyiapkan Puskesmas di wilayah terdampak Karhutla. Termasuk kesiapan obat-obatan, masker, oksigen, dan kebutuhan pelayanan kesehatan.

Dinkes wajib memantau perkembangan gangguan kesehatan yang berkaitan dengan paparan asap dan menghimpun data masyarakat terdampak dan pelayanan kesehatan yang telah diberikan.

Menyampaikan perkembangan dampak kesehatan serta kebutuhan penanganan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepada Kepala DLHK Pekanbaru diinstruksikan untuk melakukan pemantauan kualitas udara pada saat terjadi peningkatan asap dan menyampaikan hasil pemantauan kualitas udara sebagai bahan pengambilan kebijakan.

"Melakukan pemantauan kondisi lingkungan pada lokasi kebakaran, mendata lokasi yang berulang kali mengalami kebakaran dan menyiapkan rekomendasi penanganan dampak lingkungan berdasarkan hasil pemantauan serta menyampaikan permasalahan yang memerlukan koordinasi lebih lanjut kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Kepada Kepala PUPR Pekanbaru diinstruksikan untuk menginventarisasi alat berat, kendaraan, pompa, dan peralatan yang dapat digunakan untuk mendukung penanggulangan kebakaran. Serta memastikan kesiapan alat berat, peralatan, dan operator yang dapat digerakkan.

"PUPR juga diminta mengerahkan alat berat dan peralatan berdasarkan kebutuhan penanganan, mendukung pembukaan akses menuju lokasi kebakaran yang sulit dijangkau dan mendukung penyediaan akses menuju sumber air untuk keperluan pemadaman. Serta enyampaikan kebutuhan sarana dan peralatan yang

belum tersedia kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan," jelasnya.

Selanjutnya kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menyebarluaskan informasi dan imbauan Pemerintah Kota mengenai pencegahan kebakaran serta larangan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.

Diskominfotiksan juga bertanggung jawab menyebarluaskan informasi mengenai kondisi kebakaran. hutan dan lahan, kualitas udara, peringatan dini, dan informasi penting lainnya kepada masyarakat. Mengoptimalkan media dan kanal informasi resmi Pemerintah Kota sebagai sarana penyampaian informasi.

Kemudian memfasilitasi penyampaian informasi kepada masyarakat pada terjadi kebakaran atau kondisi asap, termasuk informasi mengenai layanan Pemerintah Kota yang dapat diakses dan mendukung publikasi kebijakan dan langkah Pemko dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

"Serta memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengacu pada informasi dari Perangkat Daerah yang membidangi substansi terkait," jelasnya.

Kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk memfasilitasi koordinasi Camat dan Lurah dalam pelaksanaan Instruksi ini dan memfasilitasi penyampaian arahan, kebijakan, dan informasi pelaksanaan Instruksi ini kepada Camat dan Lurah.

Kemudian memfasilitasi tindak lanjut hasil arahan dan evaluasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Camat dan Lurah dan menyiapkan bahan koordinasi dan evaluasi kewilayahan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Kepada Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menginventarisasi dan menelaah produk hukum daerah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan Karhutla dan menyiapkan penyempurnaan atau pembentukan produk hukum daerah apabila diperlukan.

"Serta memberikan telaahan hukum terhadap kebijakan dan tindakan Pemko dalam pelaksanaan Instruksi ini," jelasnya.

Kepada Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan untuk menyusun dan memutakhirkan profil SDA (Sumber Daya Alam) pada wilayah rawan kebakaran, paling sedikit memuat kondisi dan pemanfaatan hutan dan lahan, karakteristik lahan gambut, kegiatan perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang berkaitan dengan pemanfaatan SDA.

Kemudian mengidentifikasi keterkaitan kondisi dan pemanfaatan SDA dengan permasalahan kebakaran hutan dan lahan, meliputi hutan dan lahan, gambut, perkebunan, pemanfaatan atau penguasaan lahan, kegiatan usaha, serta perizinan atau persetujuan yang memerlukan tindak lanjut.

Menyajikan hasil profil dan identifikasi permasalahan sebagaimana dimaksud diatas kepada Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai bahan dalam mengoordinasikan tindak lanjut permasalahan SDA serta koordinasi dengan Pemprov Riau, kementerian/lembaga, instansi vertikal, BUMN, BUMD, perusahaan, dan pelaku usaha apabila diperlukan.

Selanjutnya kepada para camat se-Kota Pekanbaru diinstruksikan mengaktifkan dan mengoptimalkan Posko Siaga Karhutla tingkat Kecamatan sebagai pusat pemantauan, koordinasi, penanganan awal, dan pelaporan kebakaran hutan dan lahan di wilayah kecamatan.

Camat juga harus melakukan penanganan awal dan pemadaman Karhutla serta segera melaporkan kejadian kepada BPBD Pekanbaru. Juga memastikan lurah melakukan pemantauan dan pengecekan terhadap setiap informasi titik panas, titik api, asap, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran di wilayah masing-masing.

Camat juga diinstruksikan mengoordinasikan pelaksanaan patroli, pencegahan, dan

penanggulangan Karhutla serta

berkoordinasi dengan Koramil dan Polsek setempat. Lalu mengidentifikasi dan memutakhirkan wilayah rawan

kebakaran di masing-masing kelurahan serta

menyampaikan hasilnya kepada BPBD.

Kemudian sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat. Termasuk menyampaikan kebutuhan personel, peralatan, dan

dukungan penanganan kepada BPBD Pekanbaru.

"Camat juga menghimpun laporan seluruh kelurahan dan menyampaikan

laporan harian kondisi kebakaran hutan dan lahan di wilayah

kecamatan kepada BPBD Pekanbaru," jelasnya.

Kepada lurah se-Kota Pekanbaru diinstruksikan agar sosialisasi dan memastikan masyarakat mematuhi larangan membakar hutan dan/atau lahan dalam keadaan darurat, mendata lokasi lahan rawan terbakar serta pemilik atau pengelola lahan yang dapat dihubungi di wilayah masing-masing.

Menyampaikan kepada pemilik atau pengelola lahan untuk menjaga dan membersihkan lahannya serta tidak melakukan pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar serta melakukan pemantauan terhadap lahan kosong, semak belukar, lokasi yang pernah mengalami kebakaran, dan lokasi rawan lainnya.

Menerima dan melakukan pengecekan awal terhadap laporan masyarakat mengenai asap, titik api, aktivitas pembakaran, atau kejadian kebakaran hutan dan lahan.

Melakukan penanganan awal dan pemadaman terhadap kebakaran hutan dan lahan di wilayah kelurahan serta segera melaporkan kejadian kepada camat. Menggerakkan RT, RW, dan masyarakat dalam pencegahan, pemantauan, dan penanganan awal kebakaran hutan dan lahan.

Lurah juga bertugas menyampaikan laporan pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan kepada camat.

Kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Pekanbaru diinstruksikan mengidentifikasi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dapat mendukung pencegahan dan penanggulangan Karhutla. Menyelaraskan perencanaan program dan kegiatan antar-Perangkat Daerah agar saling mendukung dan tidak tumpang tindih.

Serta menyiapkan bahan perencanaan terhadap kebutuhan penanganan yang memerlukan dukungan lintas Perangkat Daerah atau pelaksanaan secara berkelanjutan dan menyampaikan hasil pelaksanaan kepada Sekda Pekanbaru.

Kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Pekanbaru untuk memfasilitasi dukungan penganggaran untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengidentifikasi ketersediaan anggaran yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penanganan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta memfasilitasi penatausahaan keuangan terhadap kebutuhan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, termasuk dalam keadaan darurat.

"Diinstruksikan juga memfasilitasi pemanfaatan barang milik daerah yang diperlukan untuk mendukung penanggulangan dan pencegahan Karhutla. Serta menyampaikan permasalahan penganggaran, penatausahaan keuangan, dan pemanfaatan barang milik daerah yang memerlukan kebijakan lebih lanjut kepada Sekda," jelasnya.

Sekda Pekanbaru diminta untuk mengevaluasi pelaksanaan instruksi ini secara berkala dan melaporkannya kepada Walikota.

"Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan instruksi ini

dibebankan pada APBD

Pekanbaru dan sumber pendanaan lain yang sah sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan," pungkasnya.