Pemprov Riau Kejar Target Penurunan Kemiskinan dan Pengangguran hingga 2029

PEKANBARU – Upaya menurunkan angka kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi Provinsi Riau di tengah pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat kemiskinan di Riau hingga Maret 2025 masih berada pada angka 6,16 persen.

Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga kisaran 3,25 sampai 4,25 persen pada akhir periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2029.

Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Supriyadi, mengatakan data statistik menjadi pengingat bagi pemerintah untuk memperkuat kebijakan yang benar-benar menyentuh masyarakat.

“Ini harus kita baca secara jujur dan terbuka sebagai tantangan bersama, bukan sekadar statistik,” ujarnya saat menghadiri rilis Berita Resmi Statistik BPS Provinsi Riau, Kamis (5/2/2026).

Menurutnya, berbagai program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan ekonomi desa dan kelurahan perlu terus didorong agar penurunan kemiskinan dapat berjalan lebih cepat.

“Diperlukan kerja bersama seluruh stakeholder pemerintah baik provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha dan masyarakat agar program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi serta penguatan ekonomi desa dan kelurahan dapat berjalan,” tambahnya.

Di sisi lain, perekonomian Riau masih tumbuh positif. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi pada triwulan III tahun 2025 mencapai 4,98 persen, didukung sektor industri pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat secara bertahap dalam beberapa tahun ke depan.

“Di dalam RPJMD 2025-2029, pertumbuhan ekonomi Riau ditargetkan meningkat secara bertahap hingga mencapai 5,16 % sampai dengan 5,90% pada 2029. Target ini bukan sekedar angka tetapi merupakan prasyarat untuk membuka ruang fiskal, menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Supriyadi.

Selain kemiskinan, indikator lain yang menjadi perhatian adalah ketimpangan pengeluaran penduduk. Pemerintah menargetkan Gini Ratio pada akhir 2029 berada pada kisaran 0,270 hingga 0,283. Saat ini, berdasarkan data BPS, ketimpangan di Riau masih berada pada kategori relatif merata.

Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka di Riau tercatat menurun menjadi 3,70 persen pada 2024. Pemerintah menargetkan angka tersebut dapat ditekan hingga kisaran 2,94 sampai 3,42 persen dalam beberapa tahun ke depan.

Supriyadi menilai data statistik yang dirilis secara berkala memberikan gambaran kondisi ekonomi dan sosial daerah secara menyeluruh, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan.

“Kami meyakini dengan sinergi yang kuat dan data yang akurat, pembangunan Provinsi Riau akan mampu meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat,” tutupnya.